Jakarta – Kementerian Pertahanan bersama dengan Mabes TNI dan Mabes Angkatan saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan anggaran pengadaan sistem senjata untuk periode 2025-2029. Evaluasi ini mencakup skema pembiayaan melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN).
Ketiga Angkatan TNI telah mengajukan rencana kebutuhan anggaran akuisisi sistem senjata kepada Kementerian Pertahanan sejak beberapa bulan lalu. Setelah evaluasi di Kementerian Pertahanan selesai, usulan tersebut akan diajukan kepada Menteri Pertahanan untuk disetujui sebelum diusulkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Apabila mendapatkan persetujuan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, usulan rencana kebutuhan anggaran pembelian sistem senjata akan dicantumkan dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2025-2029 dan Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (DKPDN) 2025-2029.
Berapa nilai alokasi Blue Book 2025-2029 untuk Kementerian Pertahanan sampai saat ini masih misteri, sebab hal demikian merupakan kewenangan pemerintahan baru. Namun terdapat spekulasi bahwa nilai alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) bagi belanja sistem senjata akan berkisar antara US$ 25 miliar hingga US$ 35 miliar.
Akuisisi kedua sistem senjata ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa pada MEF 2020-2024.
Walaupun pada MEF 2010-2014 Kementerian Pertahanan mengimpor tiga kapal selam DSME 209/1400 dari Korea Selatan, kinerja kapal selam tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan dan cenderung menjadi beban bagi TNI Angkatan Laut.
Walaupun pembangunan kekuatan pertahanan era 2025-2029 belum dimulai, China kini gencar menawarkan kapal selam S26 yang sebelumnya gagal dibeli oleh Thailand karena pihak pertama gagal memenuhi kebutuhan pihak terakhir. Saat itu China menjanjikan bahwa kapal selam AIP tersebut akan dilengkapi sistem pendorong MTU 396 buatan MTU, Jerman. Akan tetapi pemerintah Jerman menolak menerbitkan lisensi ekspor kepada China untuk sistem pendorong yang dikenal andal tersebut karena alasan embargo terhadap Cina sejak peristiwa pembantaian Tiananmen pada 1989.
Penolakan pemerintah Jerman tidak mengejutkan, antara lain karena Jerman dan negara-negara Barat berupaya mempertahankan keunggulan teknologi mereka, sementara di sisi lain China dikenal kerap melaksanakan reverse engineering tanpa izin dari negara produsen.
Penawaran S26 maupun Type 052D sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun silam, akan tetapi Indonesia lebih tertarik dengan penawaran dari Naval Group dan Fincantieri.
Hal-hal yang perlu diperhatikan Indonesia terhadap penawaran kapal selam maupun kapal perusak dari China. Pertama, pertimbangan geopolitik. China kini sedang berupaya membangun tatanan dan norma sendiri dalam hubungan antar bangsa, khususnya di kawasan Indo Pasifik, yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan hukum internasional.
Selain melakukan bullying kepada negara lain, China pun berupaya mengubah hukum internasional dengan memaksakan penafsiran-penafsiran sepihak yang ditolak oleh negara lain. Cara China memajukan kepentingan nasionalnya tidak lebih baik daripada yang dilakukan oleh Amerika Serikat, walaupun China mengeklaim sebagai kekuatan alternatif terhadap Amerika Serikat.
Kedua, potensi konflik di Laut China Selatan. Walaupun tidak mengakui klaim nine dash line China di Laut Cina Selatan, Indonesia hendaknya tidak naif bahwa Indonesia tidak memiliki potensi konflik dengan China hingga 20 tahun ke depan.
Meskipun Amerika Serikat juga melakukan pelanggaran terhadap hak berdaulat dan wilayah kedaulatan Indonesia, akan tetapi negara itu tidak mempunyai ambisi teritorial terhadap Indonesia.
Ketiga, integrasi sistem. Indonesia selama ini mengakuisisi beragam sistem senjata utama dari negara-negara Barat, di mana integrasi antar sistem senjata tersebut lebih mudah apabila Indonesia berniat melakukannya.
Keempat, penguasaan teknologi kapal selam. Apakah tawaran kapal selam S26 akan berkontribusi pada penambahan pengetahuan dan keterampilan insinyur dan teknisi Indonesia dalam penguasaan teknologi kapal selam?
Kelima, keandalan teknis. Keandalan teknis kapal selam S26 nampaknya di bawah kapal selam buatan Eropa seperti Scorpene Evolved dan U214. Hal itu bisa dilihat dari nilai indiscretion rate kapal selam Scorpene Evolved sekitar enam persen, sedangkan nilai indiscretion rate S26 ialah 15 persen. Indiscretion rate yaitu waktu yang dibutuhkan kapal selam untuk melaksanakan isi ulang baterai, di mana semakin besar nilai indiscretion rate maka semakin lama pula waktu yang diperlukan oleh suatu kapal selam untuk melaksanakan isi ulang baterai.
