Jakarta – Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengutarakan kekhawatirannya terhadap struktur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang terlampau besar. Menurut Yose, banyaknya kementerian dalam kabinet ini berpotensi menghambat efektivitas koordinasi dan memperlambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Yose menyoroti bahwa salah satu tantangan mendasar yang akan dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo adalah sulitnya koordinasi antarkementerian, terutama pada kementerian yang mengalami pemisahan. Pemisahan ini, meskipun bertujuan untuk memberikan tugas dan wewenang yang lebih spesifik, justru dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Sebagai contoh, Yose menyebutkan pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Pemisahan ini, meskipun dimaksudkan untuk memperjelas fokus kerja, berisiko menciptakan kebijakan yang saling bertabrakan dan menghambat efektivitas pelaksanaan program.
Menurut Yose, alasan di balik besarnya jumlah kementerian adalah keinginan Prabowo untuk mendesain fokus kerja kementerian menjadi lebih sempit. Namun, Yose menekankan bahwa diperlukan waktu yang cukup lama untuk memastikan konsolidasi antarkementerian dapat berjalan dengan stabil dan efektif.
Selain itu, Yose juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan lain berupa bertambahnya jumlah regulasi teknis. Setiap kementerian cenderung mengeluarkan aturan yang sebelumnya sudah ada, yang dapat menambah kompleksitas birokrasi dan menghambat implementasi kebijakan.
