Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melontarkan kritik tajam terhadap seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Mereka dinilai belum menawarkan solusi konkret untuk mengatasi kemiskinan struktural yang melilit warga Jakarta. Kesimpulan ini muncul setelah para kandidat memaparkan gagasan mereka dalam debat kedua Pilkada Jakarta yang mengusung tema “Ekonomi dan Kesejahteraan” di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, pada Minggu, 27 Oktober 2024.
Pengacara publik LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menyoroti tiga poin krusial dalam debat tersebut. Pertama, isu air bersih yang menurutnya menjadi problematika akibat kebijakan privatisasi. Alif menjelaskan bahwa pengelolaan air yang diserahkan kepada pihak swasta mengakibatkan biaya air bersih menjadi lebih mahal bagi masyarakat miskin.
Poin kedua yang disoroti Alif adalah rencana Paslon Nomor 1 untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Seribu. LBH Jakarta mencatat sejumlah masalah yang dihadapi warga Kepulauan Seribu terkait pembangunan ini, termasuk privatisasi pulau, perampasan lahan, kompensasi yang tidak memadai, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta ancaman kriminalisasi terhadap warga atau nelayan yang menolak pembangunan.
Lebih lanjut, Alif mengkritik cara ketiga pasangan calon dalam menangani masalah ketenagakerjaan. Menurutnya, pendekatan yang diambil masih bersifat normatif dan cenderung hanya berupa retorika. Berdasarkan aduan yang diterima, Alif menyebutkan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan masalah pekerja kontrak setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.
Sebagai penutup, Alif menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta menjadikan forum debat lebih terbuka dan memungkinkan semua pihak untuk bertanya. Ia menekankan pentingnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam forum debat tersebut. Selain itu, KPUD Jakarta diharapkan mengundang secara langsung masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di DKI Jakarta.
