Rombongan dari kelompok Hamas mengunjungi Kairo, Mesir, pada Selasa (12/8/2025) untuk mendiskusikan proposal gencatan senjata selama dua bulan di Jalur Gaza. Informasi ini dilansir oleh media pemerintah Mesir.
Menurut stasiun televisi Al-Qahera, yang terafiliasi dengan pemerintah, delegasi Hamas yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya bertemu dengan perwakilan Mesir guna membicarakan rincian usulan tersebut.
Langkah ini diambil saat Israel menjalankan rencana baru yang disetujui pekan lalu untuk secara bertahap kembali menduduki Gaza.
Tahapan awal dari strategi Israel melibatkan pemindahan sekitar satu juta orang dari Kota Gaza ke wilayah selatan, pengepungan wilayah tersebut, dan serangan terhadap pemukiman warga. Tahap berikutnya adalah merebut kamp-kamp pengungsi yang sudah banyak mengalami kerusakan.
“Kunjungan delegasi Hamas dilakukan setelah periode kebuntuan dalam negosiasi gencatan senjata sejak penarikan delegasi Israel dan AS dari perundingan gencatan senjata di Doha bulan lalu,” ungkap sumber tersebut.
Mesir kini berperan aktif dalam upaya mempertemukan kembali pihak-pihak yang bertikai, dengan tujuan mencapai gencatan senjata sementara.
“Perundingan ini bertujuan untuk sekali lagi mendorong dimulainya kembali negosiasi dan membuat kemajuan menuju tercapainya kesepakatan gencatan senjata,” ungkap mereka.
Ditegaskan pula bahwa inisiatif ini selaras dengan misi Mesir untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Di sisi lain, laporan dari KAN menyebut para negosiator Israel mengalami perbedaan pandangan dalam mengevaluasi peluang sukses dalam kesepakatan pertukaran tahanan.
KAN melaporkan, “Delegasi Hamas di Kairo sedang membahas satu inisiatif baru yang mencakup kesepakatan komprehensif untuk membebaskan 50 warga Israel (baik tawanan maupun jenazah) dengan imbalan pelucutan senjata gerakan tersebut.”
Hamas belum mengeluarkan tanggapan resmi atas kabar tersebut.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menyampaikan bahwa Mesir bersama Qatar dan AS tengah berupaya meraih “kesepakatan komprehensif” untuk menghentikan perang antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina.
“Masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan penuh jika ada niat baik dan kemauan politik,” ujar Abdelatty dalam konferensi pers di Kairo.
Ia juga menuding Israel atas tindakan genosida dan penghalangan bantuan kemanusiaan, yang memperparah kondisi kemanusiaan di Gaza.
Konflik yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah mengakibatkan hampir 61.600 korban jiwa.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat penangkapan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dan eks Menhan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sementara itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional terkait serangan militernya di Gaza.