Jakarta – Dalam beberapa pekan terakhir, seruan generasi muda Bangladesh mencapai puncaknya pada Senin (05/08), mengakhiri 15 tahun pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Hasina, yang kini berusia 76 tahun, telah memimpin negara Asia Selatan berpenduduk 170 juta jiwa ini dengan tangan besi sejak 2009.
Sebulan lalu, gelombang demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Hasina adalah sesuatu yang tidak terpikirkan. Namun, pada Senin (05/08), Hasina berada di ujung tanduk. Pengadilan tinggi membatalkan kuota pekerjaan yang memicu protes pada awal Juli, namun pergolakan terus berlanjut dan berubah menjadi gerakan anti-pemerintah yang menghendaki Hasina lengser dari kekuasaan.
Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi pada Minggu (04/08) menjadi penentu, dengan puluhan korban jiwa. Hampir 300 orang diperkirakan tewas dalam gelombang demonstrasi sejauh ini, namun pada Minggu setidaknya 90 orang, termasuk 13 petugas polisi, tewas. Ini adalah jumlah korban terbanyak yang terjadi selama aksi protes dalam sejarah Bangladesh baru-baru ini. Kritikus menyebutnya sebagai “pembantaian”, meskipun Hasina tetap pada pendiriannya.
Puluhan ribu orang turun ke jalan pada Senin (05/08) lalu, banyak dari mereka yang menuju ibu kota Dhaka untuk melanggar jam malam nasional. Sepertinya warga Bangladesh tidak takut lagi terhadap peluru. Yang tadinya merupakan gerakan politik kini berubah menjadi pemberontakan massal. Keputusan Hasina untuk melarikan diri ke India juga dipercepat oleh militer, yang memberikan tekanan padanya untuk mundur. Tentara, yang pernah memerintah Bangladesh di masa lalu dan masih sangat dihormati, memiliki pengaruh besar terhadap politik negara tersebut.
Kekerasan yang terjadi pada akhir pekan dan prospek menghadapi gelombang protes yang masif membuat pihak militer mempertimbangkan kembali pilihan-pilihan mereka. Perwira junior telah menyampaikan kekhawatiran mereka ketika diminta menembaki warga sipil dalam pertemuan dengan panglima militer, Jenderal Waker-Uz-Zaman, pada Jumat (02/08). Apa yang akan terjadi masih belum jelas, namun Jenderal Zaman sedang melakukan pembicaraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil untuk mencari solusi sementara.
