Jakarta – Sebanyak 405 sekolah swasta di Jakarta tidak termasuk dalam program sekolah swasta gratis yang sedang dikaji oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak merinci nama-nama sekolah swasta yang biaya pendidikannya tidak bisa digratiskan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaludin, menjelaskan bahwa ratusan sekolah swasta tersebut tidak menerima bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat karena sudah mampu secara finansial. Budi menyebutkan bahwa sekolah swasta dengan peringkat empat hingga lima, seperti Yayasan Pendidikan Al-Azhar Indonesia, tidak akan masuk dalam program tersebut.
Budi juga menyatakan bahwa ada ribuan sekolah swasta di Jakarta yang biaya pendidikannya akan digratiskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia menambahkan bahwa jika naskah akademik terkait kajian kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta rampung, maka Pemprov DKI Jakarta akan segera mensosialisasikan kepada DPRD DKI Jakarta hingga Kemendikbudristek.
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang mendata sekolah swasta yang memungkinkan untuk diajak kerja sama dalam kebijakan sekolah swasta gratis. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin program wajib belajar 12 tahun bagi warga Jakarta dan demi keadilan sosial, sehingga semua warga Jakarta memiliki kesempatan yang sama.
Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), total sekolah di Jakarta dari tingkat PAUD hingga atas mencapai 10.965. Rinciannya adalah sekolah negeri sebanyak 2.093 atau 19,57 persen dan sekolah swasta sebanyak 8.602 atau 80,43 persen.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah membuat naskah akademik terkait kebijakan sekolah swasta gratis. Kajian tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, sehingga bisa diterapkan pada 2025 mendatang.
