Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk menunda rencana peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang direncanakan mulai berlaku tahun depan. Ketua DPD, Sultan Bachtiar Najamuddin, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kenaikan PPN ini dapat memicu lonjakan inflasi yang signifikan.
Sultan Bachtiar Najamuddin menegaskan bahwa meskipun DPD meminta penundaan, mereka tidak bermaksud menghalangi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut, asalkan telah dipertimbangkan dengan matang. Kekhawatiran utama DPD adalah dampak kenaikan PPN terhadap inflasi, yang dapat membebani masyarakat luas.
DPD menyatakan bahwa mereka tidak akan mempermasalahkan kenaikan PPN jika pemerintah telah melakukan simulasi yang menunjukkan bahwa peningkatan tarif ini dapat menambah penerimaan negara. Penerimaan tambahan ini diharapkan dapat digunakan untuk membiayai program-program prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu fokus pemerintah.
Jika kenaikan PPN menjadi 12 persen terealisasi pada tahun 2025, Indonesia akan memiliki tarif PPN tertinggi di Asia Tenggara (ASEAN), sejajar dengan Filipina yang telah lebih dulu memberlakukan tarif pajak serupa. Berdasarkan data dari Worldwide Tax Summaries yang dirilis oleh konsultan keuangan PWC, saat ini tarif PPN Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN.
Setelah Indonesia dan Filipina, negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Laos, Vietnam, dan Kamboja menerapkan tarif PPN sebesar 10 persen. Sementara itu, Singapura menetapkan tarif PPN sebesar 9 persen, diikuti oleh Thailand dan Myanmar dengan tarif masing-masing 7 persen. Uniknya, Brunei menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memungut PPN dari warganya.
