Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersiap menggelar rapat paripurna yang dinanti-nantikan pada Selasa, 22 Oktober, untuk meresmikan pimpinan dari 13 komisi serta alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya. Rapat ini juga akan menetapkan mitra kerja komisi, menandai langkah krusial dalam penyesuaian struktur legislatif seiring dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Puan Maharani, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menjelaskan bahwa pengesahan pimpinan komisi dan mitra kerjanya baru dapat dilakukan setelah pelantikan menteri dan kepala lembaga oleh Presiden Prabowo. Ini menunjukkan bahwa proses ini sangat bergantung pada pembentukan kabinet baru.
Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani menegaskan bahwa tidak akan ada pembangunan ruangan baru di kompleks parlemen meskipun ada penambahan dua komisi untuk periode 2024-2029. Menurutnya, ruangan yang tersedia saat ini sudah cukup untuk menampung kebutuhan komisi baru. Namun, ia mengakui bahwa lokasi pasti untuk komisi yang baru dibentuk masih belum ditentukan.
Sebelumnya, DPR hanya memiliki 11 komisi. Namun, pada periode ini, jumlah komisi ditambah menjadi 13. Penambahan ini berkaitan erat dengan bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo, yang kini mencapai 48 kementerian dan lembaga.
Selain penambahan komisi, DPR juga telah mengesahkan alat kelengkapan dewan baru yang dinamakan ‘Badan Aspirasi Masyarakat’.