Jakarta – Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, mengungkapkan adanya kemungkinan untuk menambah anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, Adies menekankan pentingnya memiliki rincian alokasi yang jelas serta program yang terukur untuk merealisasikan wacana penambahan anggaran tersebut.
Meskipun penambahan anggaran tersebut dianggap masuk akal, Adies menegaskan bahwa keputusan akhir tetap bergantung pada kemampuan anggaran negara. DPR, menurut Adies, harus mendapatkan masukan dari Kementerian Keuangan terkait usulan penambahan anggaran ini.
Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai, mengajukan permintaan untuk meningkatkan anggaran kementeriannya menjadi Rp 20 triliun. Pigai berpendapat bahwa alokasi anggaran saat ini, yang hanya sebesar Rp 64 miliar, tidak memadai untuk mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto dalam bidang HAM.
Pigai juga meminta tim transisi pemerintahan untuk meninjau kembali anggaran yang dialokasikan ke Kementerian HAM. Menurutnya, tanpa penyesuaian anggaran, visi Prabowo dalam bidang HAM tidak akan dapat terwujud.
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari usulan penambahan anggaran tersebut. Willy menambahkan bahwa perubahan anggaran tidak bisa dilakukan secara mendadak, karena harus melalui pembahasan dalam rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan bersama pemerintah.
