Seoul – Kepolisian Korea Selatan kembali menggeledah kompleks kantor kepresidenan pada Kamis (12/12) waktu setempat. Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang dituduh melakukan pemberontakan terkait pemberlakuan darurat militer singkat pekan lalu. Penggeledahan ini menandai upaya kedua setelah sebelumnya, pada Rabu (11/12), tim kepolisian sempat dihalangi oleh pengawal kepresidenan saat mencoba memasuki gedung utama di kompleks tersebut.
Menurut laporan dari kantor berita Yonhap yang dilansir oleh AFP, otoritas berwenang mengerahkan tim kepolisian ke kompleks kantor kepresidenan untuk memperoleh dokumen dan materi terkait penetapan darurat militer singkat oleh Yoon pada 3-4 Desember lalu. Kantor Investigasi Nasional (NOI), yang menangani kasus ini, mengirimkan tim penyelidik ke distrik Yongsan, lokasi kompleks kantor kepresidenan, pada Kamis (12/12) siang sekitar pukul 14.00 waktu setempat.
Pada hari kedua proses penyelidikan, pihak kepolisian Korea Selatan memfokuskan penggeledahan mereka pada markas besar Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan (JCS), yang terletak di kompleks kantor kepresidenan. Gedung ini sebelumnya berfungsi sebagai pusat komando selama pemberlakuan darurat militer. Menurut laporan Yonhap, penggeledahan berlangsung setelah pihak JCS menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan penyelidikan yang tengah dilakukan. Materi-materi terkait pemberlakuan darurat militer juga telah diserahkan oleh JCS kepada kepolisian secara sukarela untuk mendukung proses hukum.
Pada hari yang sama, kepolisian juga menggeledah markas komando pertahanan ibu kota pada militer Korsel, yang mengerahkan pasukan selama darurat militer. Langkah ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk penyelidikan.
Pada Rabu (11/12), Kepolisian Korsel menggeledah beberapa kantor penting di kompleks kantor kepresidenan, termasuk ruang konferensi untuk kabinet pemerintahan Yoon, Dinas Keamanan Kepresidenan, dan ruang bunker di dalam markas JCS. Penggeledahan hari pertama berakhir dalam beberapa jam, dengan tim kepolisian hanya menerima dokumen yang “sangat terbatas” dari staf Yoon dan sempat dihalangi oleh pengawal kepresidenan untuk memasuki gedung utama.
Sementara itu, ketegangan politik meningkat dengan pernyataan tegas dari Partai Demokrat Korea Selatan, oposisi utama di negara tersebut. Partai tersebut memperingatkan bahwa mereka akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan para staf dan pengawal kepresidenan atas tuduhan pemberontakan, jika mereka dianggap terus menghalangi upaya penegakan hukum. Peringatan ini mencerminkan dinamika politik yang semakin memanas di tengah penyelidikan yang berpotensi membuka isu-isu sensitif terkait penggunaan kekuasaan militer di Korea Selatan.
Presiden Korea Selatan, Yoon, kini berstatus tersangka dalam penyelidikan atas sejumlah tuduhan serius, termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Tuduhan tersebut berkaitan dengan pemberlakuan darurat militer singkat yang terjadi pada 3-4 Desember lalu. Sebagai bagian dari proses penyelidikan, Presiden Yoon telah dikenai larangan bepergian ke luar negeri hingga kasus ini selesai.
