Seoul – Nasib Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, masih terombang-ambing di tengah upaya pemakzulan yang terus bergulir. Situasi politik di negeri ginseng ini semakin memanas seiring dengan perkembangan terbaru terkait penangkapan presiden.
Menurut laporan dari Yonhap, Senin (6/1/2025), Badan Antikorupsi Korea Selatan, atau The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO), sudah meminta pihak kepolisian untuk mengambil alih pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Permintaan ini muncul setelah CIO menghentikan pelaksanaan surat perintah tersebut pada Jumat lalu, menyusul ketegangan yang terjadi selama berjam-jam dengan staf keamanan presiden di kediamannya.
Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk Presiden Yoon diketahui akan berakhir masa berlakunya pada Senin (6/1) tengah malam waktu setempat. Dengan batas waktu yang semakin dekat, CIO diperkirakan akan melakukan upaya kedua untuk menahan Yoon atau mengajukan permohonan perpanjangan waktu.
Upaya penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol menghadapi berbagai hambatan, terutama karena tarik ulur politik dan keamanan yang melelahkan. Menurut laporan dari Deutsche Welle (DW), upaya penangkapan pada Jumat (3/1) gagal dilakukan. Pada saat itu, para pengawal presiden membentuk rantai manusia untuk menghalangi akses para penyelidik ke kediaman presiden.
Pasukan pengamanan presiden (paspampres) Korea Selatan memainkan peran penting dalam menghalangi upaya penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Mereka dengan tegas menghalangi akses para penyelidik, menunjukkan betapa sulitnya menangkap seorang presiden yang masih menjabat.
