Jakarta – Para ekonom telah mengungkapkan hasil analisis mereka mengenai dampak ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis yang akan diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto mulai 2 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, namun hasil kajian menunjukkan dampak yang beragam terhadap perekonomian nasional.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS, menyatakan bahwa berdasarkan kajian lembaganya, program ini diperkirakan hanya akan memberikan kontribusi positif sebesar 0,06 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, atau setara dengan Rp7,21 triliun. Dampak positif ini diperoleh dari model alokasi 10 persen dari dana pendidikan tahun 2025 yang mencapai Rp71 triliun, dengan target penerima sebanyak 82 juta orang, termasuk anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil.
Namun, di balik manfaat tersebut, program ini juga menimbulkan dampak negatif pada sektor pendidikan. Huda mengungkapkan bahwa redistribusi dana ini dapat menyebabkan kehilangan ekonomi di sektor pendidikan hingga Rp27,03 triliun. Selain itu, potensi pengurangan kesempatan kerja mencapai 723 ribu posisi, termasuk guru dan dosen, menjadi perhatian serius.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, menambahkan bahwa jika program ini terus berlanjut hingga mencapai target 100 persen pada tahun 2029, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa melebar hingga 3,34 persen dari PDB. Angka ini berpotensi melampaui ambang batas aman yang diatur oleh undang-undang, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.
Peneliti Ekonomi CELIOS, Dyah Ayu, menyoroti tantangan besar dari sisi pembiayaan program ini, terutama yang bersumber dari pajak dan utang. Rasio pajak yang sulit meningkat di tengah tantangan ekonomi eksternal dan pelemahan konsumsi kelas menengah menjadi kendala utama. Proyeksi penurunan rasio pajak Indonesia pada APBN 2025 yang hanya ditargetkan 10,09 persen, masih jauh dari target ambisius 23 persen di tahun 2029.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintah lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan. Tanpa strategi peningkatan pendapatan negara yang efektif, ambisi untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi beban tambahan yang memperlebar defisit anggaran.
