Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa kementeriannya hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp277 miliar untuk tahun 2025. Anggaran ini dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan kementerian, terutama dengan adanya penambahan struktur kepengurusan.
Dari total anggaran yang dialokasikan, Rp78,4 miliar akan digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai Kementerian BUMN. Selain itu, operasional kantor akan menyerap dana sebesar Rp71 miliar. Sementara itu, dukungan pembinaan mendapatkan alokasi Rp47 miliar, dan pengembangan serta pengawasan dialokasikan sebesar Rp80 miliar.
Erick Thohir menyoroti bahwa anggaran yang ada tidak cukup untuk mendukung struktur kepengurusan baru di kementeriannya. Hal ini semakin diperparah dengan penambahan tiga deputi baru yang diusulkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini. Penambahan ini tentunya memerlukan anggaran tambahan yang belum tersedia dalam alokasi saat ini.
Sebagai solusi sementara, Erick Thohir mengusulkan agar Kementerian BUMN tetap menggunakan struktur organisasi lama. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan anggaran hingga tersedia dana yang cukup untuk mendukung struktur baru, termasuk penambahan tiga deputi tersebut.
