Jakarta – Fakta mengejutkan terungkap dari Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indra Iskandar, yang menyatakan bahwa mayoritas rumah dinas yang dihuni oleh anggota DPR sudah tidak layak untuk ditempati. Berdasarkan penilaiannya, hanya sekitar 45 persen dari total rumah dinas di kawasan Senayan yang masih memenuhi standar kelayakan.
Rumah dinas anggota DPR tersebar di dua lokasi utama, yaitu kompleks Kalibata dan Ulujami, keduanya terletak di Jakarta Selatan. Di kompleks Kalibata, terdapat lebih dari 580 rumah jabatan yang terbagi dalam dua area, yakni Blok A-E dan Blok F. Sementara itu, di kompleks Ulujami, hanya terdapat 51 rumah dinas.
Indra menyatakan bahwa pihaknya terus menerima berbagai keluhan dari anggota DPR yang menempati rumah dinas tersebut, terutama saat musim hujan tiba. Keluhan-keluhan ini disampaikan melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal DPR, yang dikenal dengan nama PERJAKA, singkatan dari Pelayan Rumah Jabatan Anggota Kalibata.
Rumah dinas yang memiliki dua lantai dengan luas 100 meter persegi ini sering kali mengalami masalah kebocoran dan saluran air yang tersumbat ketika hujan turun. Kondisi ini menambah daftar panjang masalah yang dihadapi oleh para penghuni rumah dinas tersebut.
Melihat kondisi rumah dinas yang memprihatinkan, Sekretariat Jenderal DPR, melalui keputusan pimpinan fraksi di Senayan, memutuskan untuk menghentikan pemberian fasilitas hunian tersebut kepada anggota DPR. Sebagai gantinya, mereka akan menerima tunjangan perumahan.
Indra menjelaskan bahwa wacana pemberian tunjangan perumahan ini telah dibahas sejak tahun 2022. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan kajian untuk membandingkan efisiensi antara revitalisasi rumah dinas dengan pemberian tunjangan perumahan.
Dari hasil kajian tersebut, Indra menyatakan bahwa opsi yang paling fleksibel adalah memberikan tunjangan perumahan. Menurutnya, biaya yang diperlukan untuk merevitalisasi ratusan rumah dinas tersebut tidaklah ekonomis.
