Jakarta – Keputusan mengejutkan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, untuk menetapkan status darurat militer pada Selasa (3/12) lalu, telah menjadi pusat perhatian publik. Langkah yang hanya berlangsung sekitar enam jam ini memicu perdebatan sengit, mengingat ini adalah kali pertama dalam hampir setengah abad sejak 1980.
Kepolisian Korea Selatan kini tengah menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan pemberontakan terkait penetapan darurat militer yang menggemparkan negara tersebut. Kepala Badan Investigasi Nasional Korea Selatan, Woo Jong Soo, pada Kamis (5/12) menyatakan bahwa kasus ini telah dilimpahkan dan penyelidikan resmi telah dimulai. Pemberontakan merupakan kejahatan berat yang melampaui kekebalan presiden, di mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.
Rakyat sipil dan kelompok buruh menggelar aksi damai dengan menyalakan lilin di seluruh Korea Selatan pada Rabu (4/12) malam. Kelompok seperti Federasi Serikat Buruh Korea Selatan, Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif, dan kelompok sipil lainnya menggelar aksi damai di Lapangan Gwanghwamun, Seoul. Aksi tersebut dihadiri sekitar 2.000 orang yang mengecam penetapan status darurat militer dan menuntut Yoon mundur dari kursi kepresidenan.
Demonstrasi serupa juga terjadi di Gwangju, di mana sekitar 1.000 orang ikut serta. Aksi yang sama juga digelar di Suncheon, Yeosu, dan kota-kota lain di Provinsi Jeolla Selatan. Di Busan, aktivis anti-Yoon berencana menggelar aksi mulai Rabu hingga pekan depan, menunjukkan ketidakpuasan yang meluas terhadap kebijakan darurat militer ini.
Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong Hyun, memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya menyusul gonjang-ganjing terkait status darurat militer. Menurut sejumlah laporan, Kim adalah pihak yang mengusulkan kepada Yoon untuk mendeklarasikan status darurat militer. Kim dilaporkan sudah mengadakan pertemuan dengan para komandan utama dan meminta untuk meningkatkan kewaspadaan di kalangan militer sebelum status darurat diterapkan.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengonfirmasi bahwa Kim mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Yoon melalui perdana menteri, sebagaimana dikutip dari Korea Herald. Namun, perdana menteri membantah untuk menerima konsultasi mengenai darurat militer ini. Yoon telah menerima surat pengunduran diri dari Kim dan menunjuk Choi Byung Hyuk sebagai Menteri Pertahanan baru untuk menggantikannya.
Partai berkuasa yang mendukung Presiden Yoon, People Power Party, mendesak presiden untuk mundur dari partai akibat kekacauan yang disebabkan oleh darurat militer. Ketua People Power Party, Han Doong Hon, meminta Yoon keluar dari partai sambil menegaskan bahwa partainya tidak akan membela tindakan Yoon. Han tidak memberikan komentar mengenai mosi pemakzulan yang diajukan partai-partai oposisi di parlemen terhadap Yoon. Meski begitu, People Power Party telah menyatakan akan menolak mosi pemakzulan tersebut.
