Jakarta – Para diplomat dari negara-negara G7 menyatakan kesediaan mereka untuk mematuhi kewajiban terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Keputusan ini diambil setelah dua hari perundingan intensif yang berlangsung di Italia pada Selasa (26/11).
Negara-negara yang tergabung dalam G7 meliputi Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Jepang, Italia sebagai tuan rumah, dan Amerika Serikat. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu minggu lalu, yang memicu reaksi keras dari Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat yang bukan anggota ICC dan menolak yurisdiksinya.
Kesiapan yang dinyatakan oleh G7 menunjukkan bahwa semua negara anggota yang juga merupakan anggota ICC harus menangkap Netanyahu jika ia memasuki wilayah mereka. Selain Netanyahu, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mantan menteri pertahanan Israel dan kepala militer Hamas, Mohammed Deif, yang menurut klaim Israel telah tewas dalam serangan udara di Gaza pada bulan Juli. Namun, Hamas belum mengonfirmasi kematiannya.
ICC yang berpusat di Den Haag menyatakan bahwa surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan menterinya dikeluarkan atas tuduhan “kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang” yang dilakukan setidaknya sejak 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024.
Italia, sebagai tuan rumah pertemuan G7, telah meminta pembahasan mengenai surat perintah ICC ini, terutama setelah terjadi perpecahan dalam pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni mengenai dampaknya terhadap Netanyahu. Seorang sumber diplomatik menyebutkan bahwa diskusi di Fiuggi lebih luas dan strategis dibandingkan dengan pernyataan akhir yang dikeluarkan, meskipun rincian lebih lanjut tidak diungkapkan.
Perang di Gaza telah berlangsung sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang mengakibatkan 1.207 kematian, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil, berdasarkan penghitungan AFP dari data resmi Israel. Kampanye balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 44.249 orang di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut data dari kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas dan dianggap dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
