Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, yang lebih dikenal sebagai Gus Yahya, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam pertemuan virtual dengan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dan Pengurus Cabang NU (PCNU) se-Indonesia pada Rabu (14/8), Gus Yahya menyatakan bahwa PKB kini seolah dipimpin oleh seorang raja.
Gus Yahya menyoroti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB terbaru yang memberikan kekuasaan absolut kepada ketua umum dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, ketua umum PKB saat ini memiliki wewenang untuk memecat atau mengangkat siapa pun kapan saja, tanpa ada yang bisa menentang keputusannya.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya juga mengingatkan kembali sejarah pendirian PKB pada tahun 1998. Ia menegaskan bahwa semangat awal pendirian PKB adalah untuk membentuk partai yang dipimpin oleh kiai atau ulama dengan cara berpikir, moralitas, serta nilai-nilai yang dipegangi oleh para kiai dan ulama. Namun, ia melihat adanya pergeseran yang membuat PKB semakin jauh dari rancangan awal pendiriannya.
Gus Yahya menuding bahwa PKB telah meminggirkan peran para kiai. Ia menyoroti bahwa posisi dewan syuro PKB yang ditempati para kiai tidak lagi menjadi pemimpin tertinggi di partai tersebut. Menurutnya, kondisi ini bukanlah rahasia dan sudah diketahui oleh banyak orang.
Melihat persoalan ini, Gus Yahya menilai bahwa para pengurus NU di setiap tingkatan memiliki tanggung jawab moral terhadap PKB. Ia mengajak para pengurus NU untuk meminta akuntabilitas dan perbaikan dari PKB, mengingat partai tersebut didirikan oleh para jemaah NU.
Gus Yahya juga meminta kepada pengurus PWNU dan PCNU untuk membantu berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan PKB setempat, terutama dalam menyampaikan aspirasi dari jamiyah NU. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara NU dan PKB untuk menjaga hubungan yang harmonis.
Hubungan antara PKB dan PBNU belakangan ini memang tengah memanas. PBNU bahkan telah membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan antara PKB dan NU. Setelah tim tersebut dibentuk, kedua pihak saling beradu argumen hingga membawa masalah ini ke ranah hukum.
Yahya mengaku memiliki wewenang untuk membenahi PKB. Ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan “mandat Tebuireng” untuk melakukan hal tersebut. Mandat ini memberikan legitimasi bagi Gus Yahya untuk melakukan perbaikan di tubuh PKB demi mengembalikan partai tersebut ke jalur yang sesuai dengan nilai-nilai awal pendiriannya.
