Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang menggugah perhatian, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyoroti langkah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, yang memilih untuk menyalurkan hak pilih mereka di Jawa Barat pada Pilkada 2024. Keputusan ini memicu diskusi hangat mengenai loyalitas politik dan hak pilih dalam konteks pemilihan kepala daerah.
Pernyataan Hasto muncul ketika ia mengungkapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan menjadi tempat pencoblosan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno. Hasto menyatakan bahwa mereka akan mencoblos di Kebagusan, Jakarta Selatan, bersama keluarga. Menurut Hasto, lokasi pencoblosan ini menjadi salah satu indikator kesetiaan mereka terhadap warga Jakarta.
Ridwan Kamil, yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, memilih untuk menggunakan hak pilihnya di Kota Bandung, Jawa Barat. Ridwan menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana ia masih terdaftar sebagai pemilih di Jawa Barat, bukan di Jakarta.
Sejalan dengan Ridwan, Suswono juga akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 di Kota Bogor, Jawa Barat, pada 27 November mendatang. Suswono menjelaskan bahwa keputusan ini sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mewajibkan seorang calon kepala daerah untuk menggunakan hak pilih di wilayah tempat mencalonkan diri. Meskipun demikian, Suswono menegaskan komitmennya terhadap demokrasi, transparansi, dan masa depan Jakarta yang lebih baik.
Keputusan Ridwan Kamil dan Suswono untuk menggunakan hak pilih di luar Jakarta menimbulkan berbagai spekulasi mengenai kesetiaan politik mereka. Hasto Kristiyanto menilai bahwa lokasi pencoblosan dapat menjadi indikator kesetiaan terhadap konstituen yang akan dipimpin. Namun, Ridwan dan Suswono berpendapat bahwa keputusan mereka tidak mengurangi komitmen terhadap warga Jakarta dan tetap berpegang teguh pada prinsip demokrasi dan transparansi.
