Jakarta – Badan Antikorupsi Korea Selatan, yang dikenal sebagai The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO), telah mengajukan permohonan kepada pihak kepolisian untuk mengambil alih pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan. Permohonan ini diajukan tepat saat batas waktu penangkapan hampir habis.
Menurut laporan dari kantor berita Yonhap pada Senin (6/1/2025), permohonan ini muncul setelah Presiden Yoon dimakzulkan terkait upaya penerapan darurat militer. CIO telah mengajukan permohonan ini secara resmi melalui surat kepada pihak kepolisian.
Pelaksanaan surat perintah penangkapan sempat dihentikan oleh CIO pada hari Jumat sebelumnya, setelah terjadi ketegangan yang berlangsung selama berjam-jam dengan staf keamanan Presiden Yoon di kediamannya. Situasi ini menunjukkan betapa rumitnya proses penegakan hukum terhadap seorang mantan presiden.
CIO telah menjalin kerja sama dengan kepolisian dan unit investigasi dari Kementerian Pertahanan untuk melakukan penyelidikan bersama terkait penerapan darurat militer yang dilakukan oleh Yoon pada tanggal 3 Desember.
Dengan surat perintah yang akan berakhir pada tengah malam, CIO diperkirakan akan melakukan upaya kedua untuk menahan Yoon atau mengajukan permintaan perpanjangan waktu.
