Jakarta – Indonesia telah melangkah maju dengan mendaftarkan diri untuk bergabung dalam forum ekonomi BRICS, sebuah aliansi internasional yang digagas oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun, menurut Ketua Komisi I DPR, perjalanan untuk menjadi anggota penuh BRICS masih memerlukan waktu yang panjang dan berbagai tahapan diplomasi yang rumit.
Komisi I DPR, di bawah pimpinan Dave, menyatakan bahwa diskusi mengenai keanggotaan Indonesia di BRICS akan dilakukan bersama pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Pembicaraan ini berlangsung di tengah proses yang sedang berjalan untuk memasukkan Indonesia ke dalam forum ekonomi tersebut. Dave menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk memihak kepada satu pihak tertentu, mengingat politik luar negeri Indonesia yang berasas bebas aktif.
Walaupun Indonesia telah resmi mendaftar untuk menjadi anggota BRICS, proses untuk bergabung masih dalam tahap awal. Hingga saat ini, Indonesia belum menjadi anggota resmi BRICS. Menteri Luar Negeri, Sugiono, telah mengumumkan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ekonomi ini, dengan tujuan memperkuat kepentingan negara-negara di belahan selatan dunia.
Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS disampaikan oleh Menlu Sugiono saat mewakili Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia. Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf dari Presiden Prabowo yang tidak dapat hadir secara langsung di Rusia. Prabowo, menurut Sugiono, sangat ingin hadir dalam KTT tersebut, namun terhalang oleh sejumlah agenda penting yang harus diselesaikan setelah pelantikannya sebagai Presiden.
Sugiono menjelaskan bahwa keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS didorong oleh tujuan untuk memperkuat posisi dan kepentingan negara-negara selatan.
