Jakarta – Calon gubernur nomor urut 3 dalam pemilihan gubernur Jawa Barat atau Pilgub Jabar 2024, Ahmad Syaikhu, menekankan akan melanjutkan beberapa program unggulan yang sebelumnya telah digulirkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher. Janji tersebut disampaikan Syaikhu dalam kunjungannya ke Rumah Perjuangan Asih di Kabupaten Karawang pada Ahad, 29 September 2024.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa di antara program Aher yang cukup sukses adalah di sektor pendidikan. Syaikhu menekankan pentingnya melanjutkan program tersebut karena hingga saat ini masih banyak sekolah di Jawa Barat yang membutuhkan perbaikan ruang kelas. Menurutnya, sekolah-sekolah tersebut telah berkontribusi besar bagi kemajuan pendidikan di wilayah ini.
Selain itu, Syaikhu juga menjelaskan keadaab pondok pesantren di Jawa Barat yang masih memiliki kekurangan, terutama dalam fasilitas asrama. Dia berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas pesantren seperti sanitasi serta sarana dan prasarana guna memastikan para santri dapat tumbuh dan belajar dengan optimal.
Dalam kampanyenya di Karawang, Syaikhu menghadiri sejumlah kegiatan, di antaranya mengisi kultum dan menjadi imam salat subuh di Masjid Raya Telukjambe, olahraga bersama di Perumnas Telukjambe, menghadiri pertemuan dengan tokoh tani di Telagasari, serta duduk bersama nelayan di Cilamaya Kulon.
Syaikhu juga berjanji akan mempererat hubungan dunia pendidikan dengan industri untuk menjawab tantangan yang dihadapi kalangan milenial dalam mendapatkan lapangan kerja. Dia menekankan bahwa pihaknya akan berjanji memberikan solusi bagi tantangan yang dihadapi sebagian besar kalangan milenial mengenai lapangan pekerjaan.
Menurut Syaikhu, keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi sangat penting dalam mempersiapkan edukasi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dia menekankan perlu upaya mempererat hubungan antara dunia pendidikan dan industri, khususnya dalam mengembangkan kurikulum di SMA dan SMK, yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.