Jakarta – Dalam dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang direncanakan untuk tahun 2025, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa pemerintah akan meminta panduan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari proses perencanaan yang bijaksana untuk proyek besar seperti IKN.
Prasetyo menekankan bahwa meminta masukan dari Jokowi adalah praktik yang wajar dalam perencanaan proyek berskala besar. Namun, ketika ditanya tentang kemungkinan melibatkan Jokowi dalam struktur Otorita IKN, Prasetyo, yang juga merupakan politikus Partai Gerindra, memilih untuk tidak memberikan jawaban saat ini.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa dirinya terus berkoordinasi dengan Jokowi terkait proyek ibu kota baru tersebut. Basuki, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menegaskan bahwa komunikasi dengan Jokowi akan dilakukan secara intensif.
Basuki juga mengungkapkan bahwa Jokowi memiliki keinginan untuk mengunjungi IKN. Namun, ia belum dapat memastikan kapan kunjungan tersebut akan terlaksana. Hal ini menunjukkan adanya perhatian khusus dari Jokowi terhadap perkembangan proyek IKN.
Menurut Basuki, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Ia menepis anggapan bahwa pembangunan IKN di era Prabowo tidak akan secepat pada masa Jokowi. Ketika ditanya mengenai target pembangunan dalam empat tahun ke depan, Basuki memilih untuk tidak banyak berkomentar. Ia menyatakan akan kembali berdiskusi dengan Prabowo untuk menyusun program tahun 2025.
