Jakarta – Heboh jutaan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) diduga bocor oleh hacker atau peretas yang pernah viral yakni Bjorka. Data yang bocor tersebut termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta dua anaknya, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menanggapi hal ini, Jokowi langsung memberikan instruksi terkait penanganan kebocoran data tersebut.
Bocornya data NPWP ini ramai diperbincangkan di media sosial X. Informasi awal mengenai kebocoran data ini disampaikan oleh Teguh Aprianto melalui akun X (dulu Twitter) @secgron. Teguh menyebutkan bahwa sejumlah tokoh lain yang datanya turut bocor antara lain Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Teguh, yang merupakan Pendiri Ethical Hacker Indonesia, sebuah komunitas yang melawan kejahatan siber, menampilkan tangkapan layar yang diduga berisi data NPWP. Menurut Teguh, ada sekitar 6 juta data NPWP yang diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta.
Cuitan Teguh tersebut ramai direspons di X. Salah satu yang merespons adalah akun @CCICPolri, akun resmi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Meski begitu, kepastian mengenai benar atau tidaknya 6 juta data NPWP yang bocor hingga saat ini masih belum ada info resmi. Proses penelusuran masih terus dilakukan.
Presiden Jokowi turut merespons dugaan kebocoran data NPWP ini. Ia memerintahkan Kementerian Kominfo hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi sesegera mungkin. Jokowi juga menyatakan bahwa peristiwa peretasan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Ia mengungkapkan kemungkinan penyebab kebocoran data mulai dari keteledoran dalam penggunaan password hingga faktor penyimpanan data di banyak tempat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk mengecek kebenaran informasi ini. Dia menjanjikan akan ada penjelasan lebih lanjut terkait hal ini. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.
