Jakarta – Politikus Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan candaan mengenai pelantikannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Bahlil menggambarkan suasana reshuffle kabinet pada Senin pagi, 19 Agustus 2024, seperti acara di Partai Golkar.
Awalnya, Bahlil digoda oleh wartawan Istana Kepresidenan dengan panggilan ‘Pak Ketum’. Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM yang baru dilantik ini hanya tertawa dan menjelaskan bahwa acara hari ini adalah pelantikan.
Bahlil juga menanggapi pertanyaan jurnalis mengenai penampilannya yang memilih mengenakan dasi merah dan tidak memakai dasi kuning. Mantan Menteri Investasi ini berkelakar bahwa ia akan mengenakan dasi kuning besok.
Pada hari berikutnya, Selasa, 20 Agustus 2024, Partai Golkar akan menggelar musyawarah nasional (munas) setelah Airlangga Hartarto mundur sebagai ketua umum. Bahlil digadang-gadang sebagai kandidat kuat pengganti Airlangga.
Bahlil adalah salah satu dari tiga menteri yang dilantik di Istana Negara oleh Presiden Jokowi pagi ini. Selain Bahlil, Jokowi juga mengangkat Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna Laoly, serta Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi menggantikan posisi Bahlil.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Kepala Negara juga mengangkat Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Bahlil memang menjadi kandidat kuat Ketua Umum Golkar setelah pengunduran diri Airlangga Hartarto. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengklaim bahwa dukungan kepada Bahlil telah disampaikan oleh sekitar 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar di seluruh Indonesia.
Menurut Idrus, dukungan penuh untuk mencapai 38 provinsi hanya tinggal menanti waktu. Presiden Jokowi disebut-sebut memberikan restu kepada Bahlil untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar. Namun, Istana berulang kali membantah adanya campur tangan Presiden dalam urusan internal Partai Golkar.
