Jakarta – Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, mengungkapkan bahwa penyederhanaan satuan kerja (satker) telah berhasil menghemat belanja negara hingga Rp1.398 triliun sejak tahun 2019 hingga 2024. Penghematan ini terutama berasal dari pengurangan honor operasional satker.
Thomas menjelaskan bahwa penyederhanaan jumlah satker merupakan salah satu langkah Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Langkah ini dilakukan melalui penajaman perumusan output atau hasil keluaran, integrasi sistem, dan pengendalian belanja.
Selain penyederhanaan satker, Kementerian Keuangan juga melakukan perbaikan norma standar biaya masukan dan pengendalian biaya melalui standardisasi indeks biaya. Langkah-langkah ini diambil untuk mencapai belanja negara yang lebih berkualitas.
Kementerian Keuangan juga telah melakukan akselerasi dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 Tahun 2001 mengenai Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Implementasi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga berfokus pada peningkatan jumlah output yang sudah menggunakan standar biaya keluaran serta perluasan sinkronisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan berbagai upaya tersebut, Thomas menyebut pihaknya menargetkan indeks kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar 84, perluasan implementasi standar keluaran khusus untuk 5.117 output, dan penurunan belanja birokrasi.
Menurut Thomas, anggaran yang dihemat digunakan untuk penajaman rumusan output melalui panduan penyusunan dan penggunaan klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO). Selain itu, pengendalian belanja terutama belanja birokrasi dilakukan melalui penetapan standardisasi biaya. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus, terutama bagi petugas yang menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).
