Haluan.co – Melalui Diskusi Publik yang digelar Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), ada kejutan yang menarik untuk disimak.
Dimana sebelum acara Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyerahkan cinderamata kepada Polisi Republik Indonesia (Polri).
Menurut Benny pihaknya tidak kompromi sindikat.
‘’Jadi, cenderamata Borgol yang saya serahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia tadi, adalah penyerahan yang bersifat titipan. Agar jika dikemudian hari, siapapun baik pejabat maupun staf di lingkungan BP2MI terlibat dalam penempatan ilegal atau perdagangan orang, maka penegak hukum kepolisian Republik Indonesia. Tidak perlu ragu untuk melakukan penangkapan. Silahkan proses hukum,’’ kata Benny tegas.
Benny memberi analogi bahwa kehilangan satu saja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nakal tidak akan merugikan negara.
Bagi Benny keselamatan anak bangsa sangat penting, daripada membiarkan mereka dikorbankan sindikat. Maka, sanksi tegas harus diberikan.
‘’Jika untuk meyelamatkan satu orang saja anak bangsa agar tidak menjadi korban perdagangan manusia, ada 1-10 bahkan 100 ASN di Lingkungan BP2MI yang harus diproses hukum. Dipenjarakan karena terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia, maka hal itu akan kita relakan- bahkan kita ikhlaskan,’’ ujar Benny.
Tidak hanya itu, Benny menggugah para aparat negara, terlebih mereka yang memangku jabatan publik agar mengambil sikap tegas berkonfrontasi dengan sindikat penempatan ilegal PMI.
Benny berharap semua stakeholder terlibat dalam perang semesta melawan sindikat.
‘’Sesungguhnya yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen kita kepada merah putih dan republik, dengan menguatkan kerja dan aksi nyata bersama, melibatkan semua kekuatan elemen 24 Kementerian/Lembaga. Pemerintah Pusat dan Daerah, Organisasi Keagamaan-Kemasyarakatan dan Organisasi Pemuda, Para Pegiat Kemanusiaan, NGO serta kekuatan Masyarakat Sipil lainnya untuk Memerangi Sindikat Perdagangan Manusia,’’ ujar Benny.
Untuk diketahui, Diskusi Publik setelah dibuka secara resmi oleh Menko Polhukam, dilanjutkan dengan diskusi panel.
Yang hadir sebagai narasumber diantaranya, Komisi I DPR RI, Christina Aryani, Kabinda Kepri, Gubernur Kepri, Pimpinan Komnas HAM, Aktivis Perempuan Yenny Wahid. Direktur Jenderal Imigrasi, Ketua Dewan Pengarah BPIP, Pimpinan PB NU, Kadensus 88 Anti Teror POLRI, dan sejumlah narasumber lainnya.***
