Seoul – Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Park Chong Jun, kepala pengamanan kepresidenan Korea Selatan, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (10/1). Keputusan ini diambil di tengah badai kritik yang menuduhnya menghalangi proses penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol, yang saat ini berstatus nonaktif setelah dimakzulkan oleh parlemen beberapa waktu lalu.
Pengunduran diri Park diumumkan di tengah proses interogasi oleh otoritas berwenang. Mereka menyelidiki alasan di balik tindakan para pengawal kepresidenan yang mencegah penyelidik menangkap Yoon terkait penyelidikan darurat militer. Saat ini, para penyelidik antikorupsi sedang mempersiapkan upaya penangkapan baru terhadap Yoon.
Sebelumnya, Yoon menolak untuk diinterogasi dan pekan lalu, ia juga menolak untuk ditangkap. Hal ini memicu perselisihan antara pengawal kepresidenan dan penyelidik yang berusaha mengeksekusi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan Seoul.
Park, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Keamanan Presiden Korsel (PSS), mengajukan surat pengunduran dirinya pada Jumat pagi. Seorang pejabat PSS yang tidak disebutkan identitasnya mengatakan bahwa pengunduran diri tersebut diajukan “saat dia menghadiri pemeriksaan kepolisian”. Sementara itu, seorang pejabat dari kantor presiden sementara Korsel, yang juga tidak disebutkan namanya, mengonfirmasi bahwa pengunduran diri Park telah diterima oleh Presiden sementara Korsel, Choi Sang Mok.
Pengunduran diri Park terjadi di tengah persiapan penyelidik antikorupsi dan kepolisian untuk melakukan upaya penangkapan terbaru terhadap Yoon. Hal ini terkait dengan penetapan darurat militer singkat pada awal Desember lalu, yang menyebabkan Korea Selatan terjerumus ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Surat perintah penangkapan terbaru telah diperoleh dari pengadilan pada pekan ini.
Sebelum pengunduran dirinya diumumkan, Park sempat berbicara kepada wartawan pada Jumat pagi. Ia mengingatkan agar tidak terjadi pertumpahan darah jika penyelidik kembali berupaya menangkap Yoon. Jika penangkapan berhasil dilakukan, Yoon akan mencetak sejarah sebagai Presiden pertama Korea Selatan yang ditangkap. Namun, tim kuasa hukum Yoon telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mematuhi perintah penangkapan terbaru tersebut.
CIO atau Kantor Investigasi Korupsi Korea Selatan yang menyelidiki kasus Yoon menyatakan bahwa mereka akan “bersiap secara menyeluruh” sebagai Tindakan upaya penangkapan kedua.
