Jakarta – Kabar mengenai kemungkinan bergabungnya Presiden Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, ke Partai Golkar semakin santer terdengar setelah rapat pleno partai beringin yang dijadwalkan akan digelar pada 20 Agustus mendatang.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, mengimbau publik untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap spekulasi dan kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama terkait isu bergabungnya Presiden Jokowi dan Gibran. Maman menekankan pentingnya menunggu kepastian sebelum membuat asumsi.
Mekanisme yang dimaksud oleh Maman adalah regulasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. AD/ART ini mengatur syarat dan mekanisme bagi individu yang ingin menjadi kader Partai Golkar. Namun, Maman juga menambahkan bahwa dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) biasa atau luar biasa, berbagai aturan yang ada dapat diubah sesuai dengan keputusan tertinggi partai.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menyatakan bahwa jika Jokowi bergabung dengan Partai Golkar, ia akan menjabat dalam struktur Dewan Partai. Ridwan menilai bahwa selama dua periode pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Partai Golkar berada dalam kondisi yang kondusif. Ia juga menilai bahwa Jokowi memiliki arah pembangunan yang jelas hingga tahun 2045.
Pada 28 Februari lalu, Presiden Jokowi sempat berkelakar ketika dimintai konfirmasi mengenai kabar bergabungnya ke Partai Golkar. Ia tidak secara tegas menyangkal atau membenarkan kabar tersebut, sehingga menambah spekulasi di kalangan publik.
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, memilih untuk tidak menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan AD/ART dalam Munaslub nanti. Hal ini menambah ketidakpastian mengenai isu tersebut.
Rapat pleno Partai Golkar yang digelar pada Selasa, 13 Agustus, memutuskan untuk menyelenggarakan Munaslub partai pada 20 Agustus mendatang. Munaslub ini dilakukan setelah Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu, 10 Agustus lalu.
