Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Transparency International Indonesia (TII), melontarkan tuduhan serius terhadap proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Mereka menilai bahwa proses seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test hanyalah formalitas belaka.
Di tengah krisis integritas yang melanda, koalisi ini menekankan pentingnya Komisi III DPR RI untuk memilih calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang memiliki rekam jejak baik. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, menurut mereka.
Julius, salah satu anggota koalisi, mengungkapkan kecurigaan bahwa panitia seleksi (pansel) cenderung memilih calon yang terafiliasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa banyak calon dengan rekam jejak baik dan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi justru tersingkir di tahap awal seleksi.
Pansel, menurut Julius, justru meloloskan nama-nama dengan rekam jejak yang dipertanyakan. Proses seleksi ini dinilai hanya sebagai formalitas, tanpa mempertimbangkan integritas calon secara mendalam.
Julius menyoroti lima pimpinan dan dewan pengawas KPK yang ditetapkan DPR, yang menurutnya memiliki rekam jejak buruk. Salah satu nama yang disorot adalah Johanis Tanak, yang pernah terlibat percakapan kontroversial dengan pejabat Kementerian ESDM, Muhammad Idris Froyoto Sihite, yang sempat viral di media sosial.
Komposisi Komisioner KPK periode 2024-2029 yang didominasi oleh penegak hukum dianggap menjadi tantangan tersendiri. Julius menilai bahwa semangat untuk mengaktifkan kembali fungsi trigger mechanism KPK perlu ditingkatkan, terutama ketika Kejaksaan dan Kepolisian dianggap belum efektif dalam pemberantasan korupsi.
Dalam pernyataannya, Julius menyayangkan sikap Komisi III DPR yang dianggap mengabaikan catatan rekam jejak calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang telah disampaikan oleh koalisi.
Pada Kamis ini, Rapat Pleno Komisi III DPR RI menetapkan lima orang pimpinan dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029. Sebelumnya, Komisi III telah menggelar uji kepatutan dan kelayakan.
Di kursi pimpinan KPK mendatang, terdapat nama-nama seperti Setyo Budiyanto (mantan Direktur Penyidikan KPK), Johanis Tanak (Komisioner KPK saat ini), Fitroh Rohcahyanto (jaksa yang sempat menjadi Direktur Penuntutan KPK), Agus Joko Pramono (mantan Wakil Ketua BPK), dan Ibnu Basuki Widodo (hakim di Pengadilan Tinggi Manado).
Sementara itu, kursi dewan pengawas KPK akan diisi oleh Chisca Mirawati (Founder & Managing Partner CMKP Law), Benny Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas), Wisnu Baroto (jaksa), Sumpeno (hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta), dan Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda).
