Haluan.co – Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan lingkup kerja komite.
Sukiryanto selaku Pimpinan Komite IV yang juga senator Provinsi Kalimantan Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 61 persen, menyerap tenaga kerja sebanyak 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja secara nasional, dan mewakili 99 persen dari total kegiatan bisnis atau sebanyak 64 juta UMKM.
“Namun, UMKM setidaknya memiliki tiga tantangan. Pertama adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Kedua ialah minimnya kualitas manusia yang terampil. Ketiga adalah belum optimalnya penggunaan teknologi yang mutakhir,” tuturnya.
Terkait tantangan pertama, beliau menyatakan, “Secara nominal, 18 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya,”
Kemudian, “Menurut data Kemenkop UKM tahun 2022, 95 persen pelaku UMKM berpendidikan lulusan SD hingga SMA. Sedangkan itu, pelaku UMKM yang lulusan Diploma 1 atau lebih hanya sebesar 5 persen,” lanjutnya mengenai tantangan kedua.
Terakhir, “Apabila dilihat dari metode pemasaran UMKM, secara presentase, sebanyak 60 persen metode pemasaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM masih mengandalkan pasar, sementara yang menggunakan metode pemasaran digital (e-commerce) baru sebesar 16 persen, selebihnya melalui perantara dan pemasaran lainnya” ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya, teknologi merupakan salah satu faktor penting untuk membuat UMKM naik kelas.
Senator Provinsi Maluku, Novita Annakota, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, menyampaikan sejumlah persoalan terkait UMKM yang menjadi fokus perhatian DPD RI.
Diantaranya adalah “Minimnya UMKM yang menjalin kemitraan strategis dengan usaha besar, rendahnya partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintahan dan BUMN, rendahnya tingkat kepemilikan izin usaha sehingga masih banyak usaha yang bergerak di sektor informal, serta belum optimalnya layanan pendampingan dan konsultasi usaha,”.
Rapat kunjungan kerja ini ditutup oleh Sukiryanto selaku Pimpinan Komite IV dengan menyampaikan apresiasinya atas diskusi yang berlangsung.
Ia menekankan bahwa hasil kunjungan kerja mengenai UMKM akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja bersama instansi terkait di tingkat pusat dan pertimbangan kepada DPR RI untuk perbaikan kebijakan UMKM sehingga mampu mendukung penguatan UMKM setelah masa pandemi.
Sukandar, selaku Tokoh Pengrajin Kulit di Sukaregang, menyampaikan bahwa di Sentra UKM Kulit Garut memiliki potensi yang besar karena terdapat penjual mentah, kimia dan mesin produksi yang juga disewakan.
Beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan alasan Sentra UKM Kulit Garut mampu bertahan sejauh ini.
Sentra UKM Kulit Garut memproduksi berbagai jenis kulit diantaranya adalah kulit sapi, kulit kambing, dan kulit domba.
Kulit terserbut di produksi untuk menjadi bahan pembuatan sepatu, jaket maupun tas.
Beliau menyatakan bahwa terdapat berbagai jenis pengrajin yang ada di Sentra UKM Kulit Garut.
Mulai dari pengrajin dompet, ikat pinggang, dan tas. Selain itu, terdapat Toko yang juga berada di lokasi Sentra UKM Garut untuk menjual hasil produksi yang dihasilkan oleh pengrajin tersebut.
Ia menyatakan hal ini termasuk dalam kategori cluster karena sangat lengkap dan hal ini yang membuat Sentra UKM Kulit Garut mampu bertahan dari Tahun 1920 sampai saat ini.
Tidak hanya itu, Sentra UKM Kulit Garut juga menghadapi Tantangan.
Diantaranya adalah penurunan produksi barang yang disebabkan oleh kondisi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana diterapkannya sistem perdagangan bebas di Indonesia.
Barang dari China yang datang kesini dengan harga murah merupakan tantangan cukup besar bagi Sentra UKM Garut.
Selain itu, Pandemi Covid-19 yang tidak dapat dihindari juga berimbas terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Namun, Sentra UKM Kulit Garut tetap mampu bertahan dan menghadapi berbagai tantangan yang ada.
Disini, dapat dilihat dari sudah berdiri-nya Koperasi Cinta Karna Bela yang mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder diantaranya adalah Dinas Koperasi Kabupaten Garut, dan dengan memakai Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hal ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan bahwa Sentra UKM Kulit Garut akan dijadikan Pilot Project untuk semua Koperasi.
Sukandar, berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Anggota Komite IV DPD RI dan besar harapannya untuk dapat turut mendorong keberlangsungan Sentra UKM Kulit Garut dan berdirinya Koperasi Cinta Karna Bela.***
