HALUAN.CO – Isu pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satu suara yang menentang adalah Masinton Pasaribu, seorang aktivis 1998 yang kini menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Masinton dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan tersebut.
Dalam sebuah wawancara di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/5/2025), Masinton menekankan bahwa sejarah Indonesia masih terus berkembang.
“Pemberian gelar itu jangan dulu,” ujarnya, mengingatkan bahwa proses sejarah belum selesai dan masih banyak yang harus dipertimbangkan.
Masinton mengajak rekan-rekannya sesama aktivis 1998 untuk merenungkan dampak dari pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
“Kalau Pak Harto diberikan gelar pahlawan, nah terus yang aktivis yang memperjuangkan gerakan pada saat itu berarti pengkhianatan?” tanyanya retoris, menyoroti potensi kontradiksi yang muncul dari keputusan tersebut.
Sebagai politikus dari PDI-P, Masinton mengingatkan bahwa gerakan reformasi 1998 adalah upaya untuk memperjuangkan demokrasi dan perubahan di Indonesia.
“Maka ketika muncul polemik pemberian gelar, ya menurut saya jangan diteruskan (usulan Soeharto-nya),” tegasnya, menekankan pentingnya menghargai perjuangan reformasi.
Saat ini, nama Soeharto diusulkan untuk menjadi Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menjelaskan bahwa pengusulan ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” jelasnya.
Usulan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Soeharto, yang memimpin Indonesia selama 30 tahun, dikenal dengan beberapa kebijakan kontroversial. Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah akan mendengar semua aspirasi, termasuk penolakan dari masyarakat.
“Ya tentu kita semua dengar ya, ini bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti,” ujarnya.
Gus Ipul menekankan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap usulan dan kritik dari masyarakat.
“Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” tambahnya.
Dengan berbagai pandangan yang muncul, polemik mengenai gelar pahlawan nasional untuk Soeharto masih menjadi topik hangat yang memerlukan pertimbangan matang dari semua pihak.