Jakarta, — Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, kini menghadapi tekanan baru dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan. Langkah-langkah penangkapan yang lebih tegas sedang disiapkan untuk menahannya atas tuduhan pemberontakan.
Setelah kegagalan upaya penangkapan sebelumnya, seorang penyelidik utama berjanji untuk melakukan segala cara guna menembus blokade keamanan dan menangkap Yoon Suk Yeol. Penjabat presiden, Choi Sang-mok, pada Rabu (8/1) mendesak pihak berwenang untuk “melakukan yang terbaik untuk mencegah cedera pada warga atau konflik fisik antara lembaga pemerintah” saat melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon.
Para pendukung dan penentang Yoon berkumpul di jalan-jalan sekitar kompleks presiden pada Rabu (8/1), meskipun suhu dingin, setelah pengadilan mengeluarkan kembali surat perintah penangkapan pada Selasa (7/1). Dinas Keamanan Presiden (PSS) telah memperkuat kompleks tersebut dengan kawat berduri dan barikade bus untuk menghalangi akses ke kediaman Yoon, sebuah vila di lereng bukit di distrik elit yang dikenal sebagai Beverly Hills-nya Korea.
Yoon Suk Yeol sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan terkait upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024. Keputusan ini mengejutkan Korea Selatan dan memicu dikeluarkannya surat perintah penangkapan pertama untuk seorang presiden yang sedang menjabat. Selain itu, Yoon juga menghadapi persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.
Salah satu pengacara Yoon, Yoon Kap-keun, menyatakan bahwa presiden tidak dapat menerima pelaksanaan surat perintah penangkapan tersebut karena dikeluarkan oleh pengadilan di yurisdiksi yang salah. Tim penyelidik yang dibentuk untuk menyelidiki Yoon tidak memiliki mandat yang sah. Pengacara tersebut juga membantah rumor bahwa Yoon telah melarikan diri dari kediaman resmi, menegaskan bahwa ia bertemu dengan presiden di sana pada Selasa.
Oh Dong-woon, kepala Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), meminta maaf atas kegagalan menangkap presiden minggu lalu setelah kebuntuan selama enam jam dengan ratusan agen PSS dan pengawal militer. “Kami akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan kami dengan persiapan yang matang kali ini, dengan tekad bahwa pelaksanaan surat perintah kedua akan menjadi yang terakhir,” ujar Oh Dong-woon kepada komite parlemen.
Oh Dong-woon menolak untuk mengungkapkan berapa lama surat perintah penangkapan baru akan berlaku, dengan alasan perlunya merahasiakan rencana tersebut. Meskipun ada seruan dari anggota parlemen untuk tindakan tegas terhadap pengawal presiden dan pasukan militer di dalam kompleks, Oh menolak untuk membahas opsi yang sedang dipertimbangkan.
