Jakarta – Situasi politik di Korea Selatan kian memanas dengan pengunduran diri Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai yang saat ini memegang tampuk kekuasaan di negeri ginseng tersebut. Keputusan ini diumumkan Han dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung di televisi, menambah ketegangan di tengah situasi politik yang sudah memanas.
Dalam pernyataannya, Han Dong-hoon juga menyampaikan permohonan maaf terkait darurat militer yang sempat diumumkan secara mendadak oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Keputusan darurat militer ini telah menimbulkan kontroversi dan menjadi salah satu alasan utama di balik krisis politik yang melanda Korea Selatan saat ini.
Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada Sabtu, 14 Desember, setelah penerapan darurat militer yang hanya berlangsung singkat pada 3 Desember. Pemakzulan ini menandai titik balik dalam karier politik Yoon, yang kini diskors dari jabatannya sementara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mempertimbangkan untuk menguatkan keputusan tersebut.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan kini memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan nasib Yoon. Jika pemakzulan ini didukung, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan, sebuah preseden yang dapat mengubah lanskap politik negara tersebut.
Pengunduran diri Han Dong-hoon dan pemakzulan Yoon Suk Yeol menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan sosial di Korea Selatan. Partai Kekuatan Rakyat kini harus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kekuasaannya di tengah krisis kepercayaan publik. Sementara itu, masyarakat Korea Selatan menantikan keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan arah masa depan politik negara tersebut.
