HALUAN.CO – BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memperpanjang kerja sama mereka dalam pemanfaatan data kependudukan.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setiabudi dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, menandai perpanjangan keempat sejak kolaborasi dimulai pada tahun 2013.
Dalam sambutannya, Teguh Setiabudi mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi lembaga pertama yang memanfaatkan data kependudukan milik Dirjen Dukcapil.
Teguh juga menyoroti besarnya akses yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, dengan rata-rata akses harian mencapai 240 ribu dalam 10 hari terakhir.
“Kita juga mengapresiasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu adalah lembaga pengguna pertama yang bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil sejak tahun 2013. Bukan hanya menjadi yang pertama, tapi juga menjadi salah satu lembaga pengguna yang aksesnya sungguh sangat besar,” ujar Teguh.
Teguh menambahkan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada lembaga pengguna, terutama BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini sejalan dengan komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, juga menyampaikan bahwa semakin banyak pekerja yang merasakan kemudahan akses layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui berbagai kanal.
Mulai dari layanan fisik di Kantor Cabang, layanan berbasis web (Lapak Asik), hingga aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), semuanya memanfaatkan akses data Dukcapil.
“JMO saja saat ini sudah memanfaatkan layanan Face Recognition Dukcapil dengan jumlah akses di tahun 2024 sebesar 2,1 juta. Ini rasanya sebuah kolaborasi yang sangat baik karena tujuan akhir kita tentu saja adalah bagaimana kita bisa punya manfaat bagi para pekerja,” ungkap Anggoro.
Dalam PKS terbaru ini, kedua pihak sepakat untuk mengembangkan kolaborasi melalui pemanfaatan data Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Anggoro berharap sinergi ini terus berjalan dengan baik, terutama dalam mempermudah proses verifikasi dan pendaftaran di era transformasi digital.
“Harapannya memang sinergi ini terus berjalan dengan baik, salah satunya dengan kolaborasi pemanfaatan layanan IKD yang memang kita juga harapkan mempermudah proses verifikasi dan pendaftaran yang pada saat ini di era transformasi digital rasanya menjadi sebuah keharusan,” terang Anggoro.
Selain kemudahan layanan, BPJS Ketenagakerjaan juga menyasar pemanfaatan data Dukcapil untuk perluasan kepesertaan, khususnya untuk menggaet para pekerja di sektor informal yang jumlah potensinya masih sangat besar.
“Pada akhirnya memang kita mengharapkan selain kemudahan layanan kita juga bisa melakukan penetrasi kepesertaan yang tinggi di sektor informal. Tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada dukungan dari Dukcapil. Dengan demikian diharapkan agar seluruh pekerja bisa terlindungi dan sejahtera,” tutup Anggoro.
Dengan perpanjangan kerja sama ini, diharapkan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Ditjen Dukcapil dapat terus memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya para pekerja di Indonesia.***
