Haluan.co – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak Gawagis untuk bersama-sama mendorong konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada Pancasila.
Menurut LaNyalla, para Gawagis yang merupakan keluarga besar Nahdlatul Ulama sudah seharusnya ikut bertanggungjawab atas
ditinggalkannya Pancasila oleh bangsa ini.
Bukan tanpa alasan hal itu dikemukakan oleh LaNyalla.
Menyitir pernyataan salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji As’ad Syamsul Arifin, LaNyalla menegaskan NU wajib bertanggungjawab seandainya Pancasila dirusak.
“Beliau mengatakan, ‘Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab! Umat Islam wajib membela Pancasila! Karena ini sudah menjadi kesepakatan atau konsensus para ulama!’. Saat inilah tanggung jawab itu harus kita pikul,” tegas LaNyalla dalam orasi kebangsaannya Halal bi Halal dengan tema ‘Merawat dan Menjaga Indonesia’ di Gedung KADIN Jawa Timur, Sabtu (6/5/2023).
Saat ini, kata LaNyalla, Pancasila sudah ditinggalkan oleh bangsa ini.
Ada beberapa indikator yang dijabarkan Senator asal Jawa Timur tersebut.
Fakta sejarah mencatat, amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu telah mengganti lebih dari 95 persen pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli.
“Bahkan yang paling parah, perubahan itu telah menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. Karena tidak lagi ditemukan penjabarannya dalam pasal-pasal konstitusi hasil perubahan tahun 2002,” tegas LaNyalla.
Bahkan, konstitusi hasil amandemen yang disebut LaNyalla sebagai UUD 2002, isi pasal-pasalnya menjabarkan ideologi lain, yaitu nilai-nilai dari liberalisme dan individualisme.
Akibatnya, Indonesia perlahan tapi pasti berubah menjadi negara yang menggunakan sistem demokrasi liberal.
Sehingga semakin kental dengan sekularisme dan individualisme, serta ekonomi yang berwatak kapitalistik.
Kedaulatan rakyat pun tercerabut. Rakyat tak lagi memiliki kekuasan untuk menentukan nasibnya.
Arah perjalanan bangsa hanya ditentukan oleh partai politik saja.
Sebab, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tak lagi Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan seluruh lapisan masyarakat.
“Demokrasi kita sudah tak lagi berpijak pada Demokrasi Pancasila. Pun halnya dengan ekonomi, tak lagi didasari oleh Ekonomi Pancasila. Oleh karenanya, kita harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya kita perbaiki dengan teknik addendum,” tegas LaNyalla.
Caranya, tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya ini mengatakan, adalah dengan mendorong lahirnya Konsensus Nasional, agar bangsa ini kembali kepada Pancasila.
Dengan mengembalikan UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan kelemahan yang masih ada melalui amandemen dengan teknik addendum, tanpa mengubah sistem bernegaranya.
“Itulah yang sekarang sedang saya tawarkan kepada bangsa ini. Mari kita perbaiki kelemahan naskah asli konstitusi kita. Tetapi jangan kita mengubah total konstruksi bernegara yang telah dirumuskan para
pendiri bangsa,” tutur LaNyalla.
Pada kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi oleh Staf Ahli A Zaldy Pahlevi Abdurrasyid dan Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto.
Sementara dari Gawagis hadir di antaranya Koordinator Gawagis Jawa Timur Ahmad Tamamudin (Gus Tamam), Ketua Panitia Gus A Arifin, Gus Zahrul Jihad atau yang akrab disapa Gus Heri, Gus Samsul Sulaiman dan Rafi Aidrus.
Hadir pula Rektor IAIN Ambon Prof Dr Zainal Abidin Rahawarin, MSi, Wakil Rektor I IAIN Ambon Dr Adam Latuconsina dan tokoh masyarakat Ambon, Dr Basa Alim Tualeka.***
