Laptop untuk Siswa Sekolah Rakyat Dijanjikan Tiba Agustus, Kata Mensos Saifullah

Husni Rachma
2 Min Read

HALUAN.CO — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa murid Sekolah Rakyat akan mulai menerima bantuan laptop pada bulan Agustus 2025, dengan proses pengadaan yang saat ini sedang berlangsung.

“Untuk laptop masih dalam proses pengadaan gitu, jadi mungkin masih Agustus akan diterima oleh mereka,” kata Saifullah saat ditemui di Gedung Kementerian Sosial, Sabtu (19/7/2025).

Total kebutuhan laptop yang sedang disiapkan berjumlah 9.700 unit, sesuai dengan jumlah peserta didik yang terdaftar. Saifullah mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjaga integritas dalam proses ini.

“Saya titipkan kepada teman-teman Kemensos, apalagi yang menjadi penanggung jawab dari pengadaan, ikuti semua aturan, jangan main-main, jangan ada yang memanfaatkan kesempatan,” ujarnya.

Ia juga memperingatkan agar tidak ada unsur titipan atau praktik yang menyimpang dalam proses pengadaan barang. Kendati perangkat tersebut sangat dibutuhkan, ia meminta agar semua pihak tetap berpegang pada ketentuan.

Berita Lainnya  Pesan Jokowi di HUT ke-78 Bhayangkara: Polisi Harus Layani Masyarakat Sepenuh Hati!

“Pokoknya harus sesuai dengan ketentuan yang ada, agar semua bisa menjaga diri, untuk tidak mau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” tegasnya.

Selain laptop, Kemensos juga tengah mendata sejumlah kebutuhan lain di Sekolah Rakyat, termasuk papan tulis digital, seragam sekolah, serta peralatan pribadi seperti seprai dan gayung.

“Ada kurang ini, kurang itu. Itu kita terus coba perbaiki. Tapi, secara umum alhamdulillah jadwal-jadwal yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 titik. Pemerintah menargetkan 100 lokasi aktif pada akhir 2025, dengan tambahan 37 titik akan dimulai pada akhir Juli.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera di Indonesia.

Berita Lainnya  Komite IV DPD RI: Dorong Kenaikan Anggaran TKD untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Fiskal Daerah
Share This Article
Leave a Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *