Jakarta – Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, pada Jumat (11/10) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah. Dalam pernyataannya yang dilansir oleh kantor berita AFP, Mikati menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri Lebanon akan mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menuntut “gencatan senjata penuh dan segera”.
Mikati menambahkan bahwa pemerintah Lebanon tetap berkomitmen pada Resolusi 1701 yang diadopsi pada tahun 2006. Resolusi ini menyerukan agar tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian menjadi satu-satunya angkatan bersenjata yang dikerahkan di wilayah selatan negara tersebut. “Lebanon berkomitmen pada penempatan tentara di selatan dan memperkuat kehadirannya di sepanjang perbatasan,” ujar Mikati.
Sementara itu, militer Israel terus melancarkan serangan terhadap target-target Hizbullah di Lebanon. Namun, serangan tersebut juga mengenai markas Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (UNIFIL) di Naqoura, Lebanon selatan. UNIFIL melaporkan bahwa Tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terlibat bentrok dengan Hizbullah di darat di Lebanon, dan markas besar mereka di Naqoura serta posisi-posisi di sekitarnya berulang kali diserang.
Insiden terbaru terjadi pada Kamis (10/10/2024) sekitar pukul 05.05 waktu setempat, ketika tank Merkava Israel menembak menara observasi di markas besar UNIFIL di Naqoura. Akibat serangan ini, dua personel TNI yang bertugas dalam misi UNIFIL terluka. Serangan tank tersebut menyebabkan kerusakan pada menara observasi, dan anggota TNI yang sedang memantau situasi terjatuh dari menara tersebut.
Kepala Uni Eropa, Charles Michel, mengutuk serangan Israel tersebut.