Jakarta – Ahmad Luthfi, calon Gubernur Jawa Tengah dengan nomor urut 2, mengumumkan niatnya untuk menghapus program kartu tani jika terpilih dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Luthfi berpendapat bahwa program kartu tani yang saat ini diterapkan justru menimbulkan kekacauan dalam pendistribusian pupuk kepada para petani.
Luthfi menyoroti bahwa stok pupuk di Jawa Tengah sebenarnya tidak mengalami kekurangan. Menurutnya, ketersediaan pupuk sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para petani. Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan sekitar 40 juta ton pupuk untuk didistribusikan kepada petani di seluruh Indonesia.
Sebagai pensiunan Polri, Luthfi mengungkapkan salah satu kelemahan dari program kartu tani. Ia mencontohkan bahwa seorang petani hanya dapat mengambil pupuk dari satu pengecer atau PKL (Pedagang Kaki Lima) saja, yang menurutnya membatasi akses petani terhadap pupuk bersubsidi.
Program kartu tani ini awalnya digagas oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk menyalurkan pupuk bersubsidi atau bantuan langsung pupuk kepada petani. Uji coba pertama program ini dilakukan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2016. Setahun kemudian, program ini mulai diterapkan secara bertahap di Pulau Jawa.
Pada tahun 2018, program kartu tani mulai berlaku di sekitar 10 provinsi, termasuk sebagian Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan Selatan, dan sebagian Sulawesi. Sementara itu, provinsi lainnya mulai menerapkan program ini pada tahun 2019.
