Mari Elka Pangestu, seorang pakar ekonomi terkemuka, menuturkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BRICS adalah langkah strategis yang dapat menyeimbangkan posisi Indonesia di kancah internasional. Kini, Indonesia menjadi bagian dari aliansi ekonomi yang terdiri dari negara-negara berkembang dan maju. “Kita bisa melihat sisi positifnya, terutama ketika ada isu yang berkaitan dengan negara berkembang. Kita memiliki kelompok yang dapat memperjuangkan kepentingan kita, baik di BRICS maupun di forum multilateral lainnya,” ujar Mari Elka di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (8/1/2025).
Lebih lanjut, Mari Elka menjelaskan bahwa BRICS berfungsi sebagai jembatan kepentingan antara negara berkembang dengan isu-isu yang perlu diperjuangkan. Forum ini memberikan platform bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingan mereka dan mencari solusi bersama atas tantangan global yang dihadapi.
Salah satu agenda utama BRICS adalah mendorong transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan mata uang selain dolar. Selain itu, BRICS juga memiliki New Development Bank yang digadang-gadang sebagai alternatif bagi bank dunia dan dana moneter internasional. Namun, Mari Elka menekankan bahwa dampak positif dari inisiatif ini bagi Indonesia masih perlu dipelajari lebih lanjut. “Apakah ini akan memberikan manfaat positif atau tidak, kita harus mempelajarinya. New Development Bank ini mungkin bisa berkembang menjadi lembaga yang memberikan dana untuk pembiayaan pembangunan. Ini adalah hal-hal yang perlu kita kaji,” jelasnya.
Mari Elka juga menegaskan bahwa agenda dedolarisasi yang diusung BRICS tidak akan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki inisiatif perdagangan yang tidak menggunakan mata uang dolar AS. “Jumlahnya memang masih kecil, tetapi kita sudah memiliki inisiatif seperti LCS, local currency settlement. Misalnya, ketika berdagang dengan Tiongkok, kita tidak perlu mengonversi Rupiah ke Dolar lalu ke Yuan, kita bisa langsung dari Rupiah ke Yuan,” ungkapnya.
Proses diversifikasi mata uang dalam transaksi perdagangan sudah mulai berjalan di Indonesia. Meskipun dolar masih dominan dalam transaksi dan kepemilikan aset, Indonesia telah memulai langkah-langkah untuk melakukan diversifikasi tersebut. “Apakah BRICS akan mempercepat proses ini, mungkin akan memerlukan waktu. Namun, kita sudah mulai melakukan diversifikasi itu,” tambah Mari Elka.
Mari Elka mengingatkan bahwa ketika bergabung dengan organisasi internasional sebagai anggota penuh, perlu ada pihak yang bertanggung jawab dalam struktur pemerintahan. Misalnya, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus siap mengelola keanggotaan ini, terutama jika ada keharusan untuk memberikan iuran di masa depan. “Saat ini, BRICS belum mewajibkan iuran, tetapi suatu hari nanti mungkin saja ada. Ini adalah hal yang harus kita pelajari,” tutupnya.
Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, diharapkan dapat membuka peluang baru dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Namun, langkah ini juga memerlukan kajian mendalam dan kesiapan dari berbagai pihak terkait di pemerintahan.
