Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tantangan besar yang masih dihadapi selama masa jabatannya sebagai bendahara negara, yaitu mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh daerah Indonesia. Menurutnya, bersama Kementerian Dalam Negeri, telah ditetapkan berbagai indikator pembangunan ekonomi dan manusia untuk setiap daerah. Langkah ini diambil untuk mencapai tujuan pemerataan tersebut.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan sejumlah insentif kepada pemerintah daerah guna mendorong tercapainya kesetaraan. Dengan adanya insentif ini, diharapkan daerah-daerah yang tertinggal dapat mengejar ketertinggalannya, sementara daerah yang sudah maju dapat terus berkembang. Ia menyebut kesetaraan ini sebagai konvergensi, yaitu kondisi di mana daerah yang tertinggal dapat ‘berlari’ lebih cepat dan daerah yang sudah maju dapat terus berlari.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebalikan dari konvergensi adalah divergensi. Divergensi terjadi ketika daerah yang kaya semakin kaya, sementara daerah yang miskin semakin tertinggal. Kondisi ini tentu tidak diinginkan karena akan memperlebar kesenjangan ekonomi antar daerah.
Sri Mulyani berharap dengan adanya konvergensi, setiap daerah di Indonesia akan memiliki kualitas hidup yang selevel. Dengan demikian, di manapun anak Indonesia lahir, mereka dapat mengakses layanan dan kualitas hidup yang sama. Ia menekankan pentingnya akses yang merata terhadap fasilitas dasar bagi semua anak Indonesia, tanpa terkecuali.
Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang tidak bisa mengakses fasilitas dasar hanya karena mereka lahir di daerah tertinggal. Menurutnya, kondisi ini hanya akan menciptakan kemiskinan struktural yang sulit diatasi. Oleh karena itu, pemerataan ekonomi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
