Jakarta – Sejumlah media internasional menyoroti kesiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta rapat kabinet perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun.
Jokowi menggelar rapat kabinet di Istana Garuda IKN untuk pertama kalinya pada Senin (12/8). Media yang berbasis di China, China Daily, menerbitkan laporan berjudul “Widodo optimistis ibu kota baru” pada Rabu (14/8). Dalam paragraf pertama, China Daily menyebut rapat kabinet Jokowi di IKN menunjukkan “isyarat kuat” soal tekad dia untuk membangun ibu kota baru meski terkendala konstruksi dan pendanaan.
Jokowi memimpin rapat pada Senin di Istana Garuda. Pertemuan ini dihadiri wakil presiden Ma’ruf Amin, para menteri, presiden terpilih Prabowo Subianto, serta wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming. Para pengamat menyebut rapat kabinet di IKN merupakan simbol kuat dari Jokowi.
Dalam laporan China Daily, Dedi juga menyoroti pertemuan kabinet ini untuk meyakinkan investor global bahwa pembangunan terus berlanjut meski Jokowi lengser. Jokowi akan melepas jabatan presiden pada Oktober mendatang dan digantikan Prabowo. CEO perusahaan sosial dan penasihat yang berbasis di Jakarta Clearly Sustainable, Rezha Bayu Oktavian Arief, menyebut rapat itu merupakan langkah strategis Jokowi untuk mengirim pesan ke calon investor.
Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp460 triliun. Pemerintah berharap bisa mengamankan Rp100 triliun rupiah dalam bentuk investasi swasta untuk membiayai mega proyek ini.
Media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), juga menyoroti kesiapan IKN. SCMP merilis laporan berjudul, “Jokowi ragu lagi soal kesiapan IKN” pada Rabu. Pemerintah berencana akan merelokasi 10.000 pegawai negeri sipil ke IKN pada September mendatang. Namun, hal ini bergantung kesiapan proyek tersebut, demikian tulis SCMP.
Media yang berbasis di Singapura, Channel News Asia, juga ikut berbagi pandangan mereka soal IKN. CNA menyoroti penduduk lokal di sekitar IKN yang tersisih. Warga banyak yang terkena dampak debu konstruksi dan yang lain terancam terusir dari tanah mereka. CNA mewawancara keluarga yang telah menetap 16 tahun di Balikpapan dan harus pergi dari sana karena pembangunan jalan menuju IKN. Pemerintah menawarkan ganti rugi sebesar Rp1,3 miliar. Namun pasangan itu belum menerima karena menganggap jumlah tersebut terlalu kecil dan tak cukup membeli rumah baru.
