Jakarta – Menjelang pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan peringatan terkait potensi aksi borong sembako. Untuk mengantisipasi hal ini, Tito meminta agar pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog dan distributor pangan guna mencegah terjadinya kelangkaan bahan pokok di masyarakat.
Tito menegaskan bahwa ketersediaan bahan pokok di pasar harus tetap terjaga dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan bahan pokok yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Bulog, dan distributor pangan, diharapkan distribusi bahan pokok dapat berjalan lancar dan stabil.
Selain mengantisipasi aksi borong sembako, Tito juga mengingatkan akan adanya agenda mobilisasi masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk tujuan politik tertentu. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan mengikuti Pilkada tahun ini. Pemungutan suara Pilkada 2024 dijadwalkan berlangsung pada 27 November.
Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah mengeluarkan larangan bagi kepala daerah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada 2024 selesai. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memastikan bahwa surat larangan tersebut telah ditandatangani pada Rabu (13/11) lalu. Bima menegaskan bahwa penyaluran bansos yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan ditunda sementara hingga Pilkada rampung pada 27 November 2024.
