Jakarta – Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengumumkan niatnya untuk meninjau kembali penerapan Kurikulum Merdeka yang saat ini sedang berlangsung. Pernyataan ini disampaikan usai acara serah terima jabatan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024, Nadiem Makarim, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, pada Senin (21/10).
Mu’ti mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka masih tergolong baru dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun telah direncanakan untuk diterapkan secara menyeluruh, kenyataannya belum semua sekolah di Indonesia mengadopsinya.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa dirinya belum mencapai tahap pengambilan keputusan akhir mengenai masa depan Kurikulum Merdeka. Sebelum membuat keputusan, ia berencana untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk internal kementerian, para pakar pendidikan, dan masyarakat luas.
Mu’ti berjanji bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Dikdasmen akan mencerminkan aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang tidak hanya relevan tetapi juga dapat menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi program Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Nadiem Makarim, yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum Abdul Mu’ti, menyatakan harapannya agar Kurikulum Merdeka dapat dilanjutkan oleh menteri pendidikan baru di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
