Jakarta – Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan presiden terpilih Prabowo Subianto bukanlah indikasi bahwa Sri Mulyani akan melanjutkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan.
Thomas menjelaskan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat (9/9) tersebut, Prabowo tidak menawarkan atau membahas posisi Menteri Keuangan kepada Sri Mulyani. Hingga saat ini, belum ada calon pasti untuk posisi tersebut di kabinet Prabowo mendatang.
Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, menyatakan bahwa pertemuan tersebut hanya membahas substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan Rancangan APBN 2025. Pernyataan ini juga diamini oleh Sri Mulyani yang mengaku bertemu dengan Prabowo untuk melaporkan perkembangan APBN kepada presiden terpilih.
Menurut Sri Mulyani, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai. Dari konten yang diunggah, terlihat Sri Mulyani tertawa dalam beberapa foto bersama Prabowo dan Thomas yang duduk melingkari meja bundar.
Ada dua hal utama yang dilaporkan oleh Sri Mulyani kepada Prabowo. Pertama, mengenai pelaksanaan APBN 2024 dan proyeksinya yang akan ditutup pada Desember 2024 di bawah pemerintahan Prabowo. Kedua, Sri Mulyani melaporkan perkembangan pembahasan RUU RAPBN 2025 di DPR serta arahan-arahan Prabowo mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.
Belakangan, pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo disebut-sebut sebagai sinyal bahwa Sri Mulyani akan melanjutkan posisinya sebagai Menteri Keuangan. Namun, di sisi lain, Sri Mulyani diperkirakan tidak akan masuk dalam jajaran menteri kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyatakan bahwa Sri Mulyani dan Prabowo tidak memiliki pandangan yang sama. Hal ini menambah spekulasi bahwa Sri Mulyani mungkin tidak akan melanjutkan jabatannya di kabinet mendatang.
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Laode M Kamaluddin, mengungkapkan kriteria Menteri Keuangan yang diinginkan oleh Prabowo. Ia menegaskan bahwa sosok Menteri Keuangan yang dibutuhkan adalah seorang profesional yang ahli dan memiliki latar belakang politik.
