Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyoroti daerah yang menumpuk anggarannya di bank, yang berdampak pada tidak optimalnya belanja untuk mendukung perekonomian.
Sri Mulyani menegaskan bahwa belanja pemerintah daerah yang ditransfer (TKD) dari pusat sangat diperlukan untuk membantu masyarakat, terutama saat terjadi ketidakpastian ekonomi. Menurutnya, untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, kebijakan di pemerintah pusat harus sinkron dengan daerah. Artinya, apabila APBN menjadi bantalan, maka APBD juga harus sejalan.
Sri Mulyani menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Dalam kondisi saat ini, pemda malah menjadi penghalang dalam kebijakan fiskal yang ditempuh. Contohnya, saat pandemi COVID-19, pemerintah menaikkan anggaran perlindungan sosial untuk membantu masyarakat, namun dananya tidak disalurkan dan hanya diendapkan di bank.
Sri Mulyani mengakui bahwa hal ini masih menjadi kendala yang harus terus diperbaiki. Tujuannya adalah agar pemerintah pusat dan daerah bisa semakin solid dalam melaksanakan kebijakan demi pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dengan demikian, diharapkan belanja pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mendukung perekonomian dan membantu masyarakat.