Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan akan meminta klarifikasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan beragama Islam yang bertugas pada tahun 2024 ini.
Dito menjelaskan bahwa sejak tahun 2022, Paskibraka telah berada di bawah kewenangan BPIP untuk pembinaannya.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa pasukan Paskibraka 2024 perempuan beragama Islam diwajibkan untuk mencopot jilbab mereka. Kabar ini ramai dibahas oleh warganet setelah sejumlah foto yang beredar di media sosial menunjukkan tidak ada Paskibraka perempuan 2024 yang mengenakan jilbab.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah, Cholil Nafis, menyampaikan protes keras terkait kabar tersebut. Cholil mendesak agar larangan berjilbab bagi Paskibraka segera dihapus. Ia menegaskan bahwa jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, sebaiknya para peserta Paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab untuk pulang saja.
Menpora Dito Ariotedjo menegaskan bahwa pihaknya akan segera meminta klarifikasi dari BPIP untuk memastikan kebenaran dari kabar tersebut. “Kami akan meminta penjelasan resmi dari BPIP terkait dugaan ini. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap peserta Paskibraka perempuan yang ingin mengenakan jilbab,” ujar Dito.
Kabar ini mencuat setelah sejumlah foto yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa tidak ada Paskibraka perempuan 2024 yang mengenakan jilbab. Foto-foto tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari komunitas Muslim di Indonesia.
Cholil Nafis dari MUI menegaskan bahwa larangan berjilbab bagi Paskibraka tidak dapat diterima. “Ini adalah bentuk diskriminasi yang tidak boleh terjadi. Kami mendesak agar larangan ini segera dicabut,” tegas Cholil. Ia juga menyarankan agar peserta Paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab untuk pulang jika tidak diberikan kebebasan dalam berjilbab.
Menpora Dito Ariotedjo berjanji akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. “Kami akan memastikan bahwa hak-hak peserta Paskibraka perempuan yang ingin mengenakan jilbab tetap dihormati. Kami tidak akan membiarkan adanya diskriminasi dalam bentuk apapun,” tegas Dito.
