Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kendala yang muncul dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Kompetisi olahraga multicabang yang berlangsung dari 8 hingga 20 September 2024 ini dinilai belum memadai dalam berbagai aspek.
Berbagai masalah yang mencuat ke publik mencakup infrastruktur, akomodasi, dan pelayanan kepada atlet serta ofisial. Dito mengklaim bahwa venue olahraga yang tersebar di Aceh dan Sumut hampir rampung 100 persen. Namun, ia mengakui bahwa akses menuju venue-venue tersebut masih banyak yang belum selesai.
Salah satu venue yang bermasalah adalah GOR Voli Indoor Sumut Sport Center. Berdasarkan pantauan, akses menuju venue ini belum rampung. Jalan yang belum jadi menyebabkan kawasan sekitar GOR dikelilingi genangan air dan lumpur, serpihan triplek, serta potongan kayu yang berserakan. Para pemain voli, pelatih, hingga ofisial tim yang berlatih juga tampak tidak nyaman karena adanya debu-debu di arena.
Dito menjelaskan bahwa masalah venue cabang olahraga voli yang berlumpur disebabkan oleh hujan yang melanda daerah setempat. Menurutnya, venue tersebut sebenarnya sudah siap pakai, namun hujan membuat akses jalannya menjadi berlumpur. Meskipun penyelenggaraan PON menjadi tanggung jawab daerah, kejadian ini langsung dikoordinasikan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Selain masalah infrastruktur, kendala dalam pelayanan dan makanan juga dialami para atlet yang mengikuti ajang olahraga nasional ini. Menurut Koordinator Wilayah Aceh Sekretariat Kontingen Kalteng, Mikhael Agusta, atlet dari cabang olahraga panahan dan panjat tebing sering mengalami keterlambatan konsumsi. Mikhael mencontohkan bahwa kontingennya yang berada di Banda Aceh baru menerima makan malam pada Sabtu (7/9/2024) pukul 22.30 WIB, dan sarapan baru diterima pada Minggu (8/9/2024) pukul 09.50 WIB. Keterlambatan ini mengganggu persiapan kontingen Kalteng.
Selain itu, PON 2024 juga diwarnai dengan terlambatnya bus yang membawa atlet dan ofisial menuju venue, kamar mandi yang kotor, serta minimnya air bersih. Kurangnya pelayanan ini diakui oleh Menpora. Dito juga mengungkap bahwa konsumsi untuk para atlet sangat tidak layak. Pelaksanaan PON ini, menurut Dito, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, kendala ini perlahan diselesaikan oleh pemerintah daerah Aceh bersama panitia.
Terkait kendala-kendala dalam PON, Dito memastikan bahwa semua laporan dan keluhan akan ditindaklanjuti. Politikus Partai Golkar itu juga meminta semua pihak untuk memantau dan melaporkan jika menemukan masalah. Selain meminta maaf, Dito juga melakukan koordinasi terkait dugaan penyelewengan dana PON ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
