Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya rumah subsidi yang dalam kondisi kosong atau tidak dihuni. Fenomena ini menjadi sorotan karena rumah subsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal.
Basuki menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nantinya akan menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Menurut Basuki, kementerian baru ini akan lebih fokus dalam menjalankan program andalan Prabowo, yaitu pembangunan 3 juta rumah dalam satu tahun.
Basuki mengapresiasi rencana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan mendatang. Ia meyakini bahwa dengan adanya kementerian baru ini, pemerintah akan lebih terarah dalam mengatasi backlog hunian dan memastikan program perumahan berjalan dengan efektif.
Selain fokus pada pembangunan rumah baru, Kementerian Perumahan juga akan berupaya mengatasi masalah backlog hunian yang masih menjadi tantangan besar. Backlog hunian adalah kondisi di mana permintaan rumah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan rumah yang ada.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengungkapkan bahwa masih banyak rumah yang dibeli dengan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tidak ditempati alias kosong. Kejadian ini bahkan ditemukan di beberapa provinsi, menunjukkan bahwa masalah ini cukup meluas.
Iwan menekankan bahwa FLPP seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah. Namun, kenyataannya, rumah yang dibeli dengan bantuan FLPP sering kali dialihkan kepada orang yang tidak tepat. Hal ini menjadi perhatian serius karena tujuan utama dari FLPP adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.
Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Perumahan yang baru akan mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah memastikan bahwa penyaluran FLPP dilakukan dengan lebih ketat dan tepat sasaran. Selain itu, akan ada pengawasan yang lebih intensif terhadap penggunaan rumah subsidi agar tidak ada lagi rumah yang dibiarkan kosong.
Dengan adanya Kementerian Perumahan yang baru, diharapkan masalah rumah subsidi yang kosong dapat segera teratasi. Pemerintah juga berharap dapat memenuhi target pembangunan 3 juta rumah dalam satu tahun, sehingga backlog hunian dapat berkurang secara signifikan.
