Jakarta – Peralihan tampuk kepemimpinan di Republik Indonesia menghadirkan beragam tantangan bagi presiden terpilih, terutama dalam menjamin kepastian hukum di ranah investasi serta keberlangsungan usaha di tingkat nasional dan daerah.
Kepastian hukum ini menjadi sangat penting, mengingat diskusi hangat di kalangan akademisi dan pakar hukum terkait kasus gratifikasi dan suap yang melibatkan Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Kasus yang menimpa Mardani H Maming, mantan Ketua Umum BPP HIPMI, dinilai oleh banyak pakar hukum dan akademisi anti korupsi sebagai kekeliruan dalam penegakan hukum. Kasus ini berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan 11 tahun lalu saat Mardani masih menjabat sebagai bupati. Meskipun IUP tersebut telah mendapatkan sertifikat clear and clean (CNC) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama 11 tahun, persoalan ini baru mencuat setelah ia tidak lagi menjabat.
Prof Dr. Romli Atmasasmita mengungkapkan bahwa terdapat delapan kekeliruan serius dalam penanganan kasus Mardani H Maming. Ia menilai bahwa proses hukum yang dijalani Mardani bukan hanya menunjukkan kekhilafan, tetapi juga kesesatan hukum. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan generasi muda yang ingin terjun ke dunia investasi dan bisnis di tingkat nasional dan daerah.
Ketua Umum HIPMI Sumatera Barat, Brian Putra Bastara, menyatakan bahwa kasus Mardani H Maming menjadi contoh nyata bagaimana generasi muda rentan terhadap ketidakadilan yang dapat mengancam masa depan mereka. Brian menekankan pentingnya penyelesaian yang adil untuk memulihkan kepercayaan investor. Dalam masa transisi ini, Brian berharap presiden terpilih dapat memastikan penegakan hukum yang lebih baik agar tidak ada lagi kasus serupa di masa depan.
Brian juga mengharapkan agar pemimpin terpilih dapat menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan sosial dan ekonomi sebagai fondasi utama untuk mencapai visi Indonesia emas. Menurutnya, sangat penting bagi pemerintah baru untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus-kasus hukum yang mempengaruhi iklim bisnis. Kepastian hukum menjadi variabel utama yang mendukung investasi dan keberlangsungan usaha di tingkat lokal dan nasional.
Dalam upaya mewujudkan Indonesia emas, kepastian hukum harus menjadi prioritas utama. Pemerintah baru diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan adil, sehingga dapat menarik lebih banyak investor dan mendukung pertumbuhan pengusaha muda di seluruh Indonesia. Dengan demikian, transisi kepemimpinan ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem hukum dan ekonomi demi masa depan yang lebih cerah.
