HALUAN.CO – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan tanggapannya terkait isu transfer data pribadi, yang menjadi salah satu aspek dari kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan lebih dulu melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum memberi penjelasan lebih lanjut.
“Kami koordinasi dulu ya dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk berkoordinasi,” ujar Meutya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Meutya mengaku belum mengetahui secara detail isi dari kesepakatan bilateral tersebut, khususnya yang menyangkut persoalan data pribadi. Ia menyampaikan bahwa hasil koordinasi nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian, saya belum tahu persisnya topiknya apa tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dulu,” jelasnya.
Sebelumnya, Gedung Putih merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi adanya kesepakatan kerangka kerja perdagangan antara AS dan Indonesia. Informasi ini dipublikasikan di situs resmi Gedung Putih pada Selasa (22/7) waktu setempat.
“Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan penting dengan Indonesia, yang akan memberikan Amerika akses pasar di Indonesia yang sebelumnya dianggap mustahil, dan membuka terobosan besar bagi sektor manufaktur, pertanian, dan digital Amerika,” demikian isi pernyataan tersebut.
Lebih lanjut, dalam dokumen yang sama, disampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan dan pemindahan data pribadi ke luar negeri, khususnya ke Amerika Serikat, sebagai bagian dari perjanjian perdagangan tersebut.
“Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi ke luar dari wilayahnya ke Amerika Serikat,” demikian dikutip dari Pernyataan Bersama Tentang Kerangka Perjanjian Perdagangan Resiprokal antara AS dan Indonesia.
Pemerintah AS menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk mengatasi hambatan yang berdampak pada perdagangan digital, layanan, dan investasi dari AS. Perusahaan-perusahaan Amerika disebut telah lama memperjuangkan perubahan ini sebagai bagian dari kepentingan mereka di pasar Indonesia.